Jakarta, RNC – Kebijakan masuk sekolah pukul 05.30 Wita menuai protes berbagai kalangan. Tak terkecuali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tim Kemendagri akan segera menemui Pemprov NTT terkait hal ini.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menyebut pertemuan itu belum ditentukan tanggal pasti. Namun, dia berharap pertemuan akan digelar secepatnya.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat pertemuan pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah dapat segera terlaksana,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/3/2023).
Benny mengatakan Kemendagri mengikuti perkembangan dan dinamika penerapan kebijakan sekolah mulai pukul 5 pagi yang diterapkan oleh Gubernur NTT.
Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan kementerian sektor terkait untuk bersama-sama membahas implementasi kebijakan ini dengan jajaran Pemda NTT.
“Saat ini, masih menunggu waktu, karena pada saat yang sama pemerintah daerah dan stakeholder terkait tengah membahas kebijakan ini secara internal,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov NTT menerapkan jam masuk SMA/SMK adalah pukul 05.00 Wita. Kebijakan ini khusus untuk 10 SMA/SMK yang telah ditetapkan. Kemudian kebijakan ini diubah lagi, yakni jam masuk sekolah diundur ke pukul 05.30 Wita.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi mengatakan kebijakan ini saat ini hanya ditujukan bagi siswa SMA/SMK kelas XII.
Kebijakan ini pun mendapat kritik dari berbagai pihak, salah satunya Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.
Dia menilai kebijakan tersebut tampak tidak melalui kajian akademis terlebih dulu. Satriwan juga mengkritisi wacana kebijakan tersebut sangat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. (*/cnn/rnc)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
Perlu kajian ttg ini dan ada lebih baik pemprov dlm hal ini gubernur utk melengkapi fasilitas sekolah yg ada serta peningkatan pendidikan pendidik.
Belum ad sistem pendidikan yg baku serta maju sering bongkar pasang setelah pergantian Mentri Pendidikan….rancangan sistem pendidikan tdk dikaji dg baik maupun riset secara transparan….padahal pendidikan tdk boleh di intervensi politik mengacu pada sistem pendidikan negara Australia dan Eropa …..
sinixonbunga@gmail.com