oleh

Beasiswa Pemkab Malaka “Dicicipi” Anak Pejabat

Betun, RNC – Bantuan studi atau beasiswa yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka kepada 10 penerima, sepertinya harus ditinjau ulang. Pasalnya, dari data yang dibeberkan praktisi hukum, Wilfridus Son Lau, SH, MH, terungkap jika para penerima beasiswa tersebut adalah anak para pejabat.

Misalnya saja, terdapat nama anak mantan sekda Malaka, anak wakil ketua DPRD Malaka, anak mantan Kadis PKPO, anak kadis perhubungan, keponakan Kaban Kesbangpol, anak anggota Polri aktif. “Lebih anehnya lagi, ada juga anak dosen Poltekkes Negeri Kupang, dan anak seorang ASN yang bertugas di Dinkes Provinsi NTT,” beber Wilfridus kepada RakyatNTT.com, Rabu (9/2/2022).

Terkait beasiswa yang dinilai salah sasaran itu, advokat muda asal Malaka ini lalu meminta bupati Malaka, segera menghentikan bantuan studi itu. “Pemerintah mestinya memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, namun memiliki prestasi akademik yang bagus. Banyak anak – anak di Malaka yang lebih berprestasi daripada para anak pejabat itu, tapi mereka tidak mendapatkan beasiswa. Saya minta pak bupati menghentikan dan meninjau ulang beasiswa tersebut,” kecam Wilfridus.

Dikatakannya, anak pejabat yang mendapat bantuan dari Pemkab Malaka, merupakan hal yang luar biasa dan istimewa. Padahal, kata Wilfridus, masih banyak anak – anak berprestasi di Malaka, namun orangtua mereka tidak mampu. “Siswa seperti ini yang mestinya diberi beasiswa, bukan anak pejabat yang orang tuanya mampu, apalagi beasiswa itu diambil dari APBD Malaka,” lagi kritik Wilfridus.

Ditegaskannya, selain salah sasaran, pemberian beasiswa kepada anak – anak pejabat ini, juga tidak etis dan berpotensi melanggar hukum, sehingga harus dihentikan. “Bupati Malaka harus menghentikan bantuan ini, karena tidak sesuai aturan,” sebut Wilfridus.

Baca Juga:  Kinerja Keuangan Baik, Pemkab Malaka Kembali Raih Opini WTP

Plt. Dinkes Malaka, dr. Sri Charo Ulina, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp kemarin, membenarkan adanya Surat Keputusan (SK) tahun lalu, dan data – datanya betul. “Tahun ini belum ada SK Bupati untuk penetapan pemberian beasiswa. Karena kami masih kaji terkait anggarannya, dan juga prestasi penerimanya,” katanya. (rnc11)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *