oleh

Besok Sidang Kedua Jonas Salean, Jaksa Sudah Siapkan Jawaban

Kupang, RNC – Sidang perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah Pemkot Kupang dengan terdakwa Jonas Salean dan Thomas More dilanjutkan Selasa (10/11/2020) besok. Agendanya adalah jawaban jaksa terhadap eksepsi terdakwa yang disampaikan dalam sidang pekan lalu.

Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, yang dikonfirmasi, Senin (9/11/2020) mengatakan JPU akan menjawab semua poin yang disampaikan dalam eksepsi yang disampaikan terdakwa melalui tim kuasa hukumnya saat persidangan perdana pekan lalu. “Iya, semuanya udah dijawab, dalam jawaban JPU-nya,” katanya.

Menurutnya, Kejati NTT tetap dalam pendapatnya bahwa perkara ini adalah ranah Tipikor. Untuk diketahu, dalam dakwaan yang disampaikan, terdakwa Jonas Salean telah melanggar 2 pasal saat menjabat sebagai Wali Kota Kupang. Bahwa perbuatan terdakwa yang pada tahun 2016 dan tahun 2017 menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling sebagai dasar pemindahtanganan hak atas tanah Pemerintah Kota Kupang kepada dirinya, keluarganya, pejabat pejabat dan orang lain tanpa melalui persetujuan DPRD Kota Kupang dan menyalahgunakan kewenangan selaku Walikota Kupang membuat keputusan secara khusus untuk memberikan keuntungan kepada pribadi, keluarga dan golongan.

BACA JUGA: Koordinasi dengan Polda-Kejati NTT, KPK Soroti Kasus Jonas Salean

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan d, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa Jonas bersama Thomas More mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 66.643.013.678,42, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

Kemudian perbuatan mantan walikota ini diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed