Labuan Bajo, RNC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bakti Kominfo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar), melakukan rapat koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital, dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Smart City di daerah itu, Kamis (30/6/2022). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mabar, Edy Stasius Endi menyebutkan, sudah waktunya Manggarai Barat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih modern, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Menurutnya, penerapan konsep smartcity menjadi pilihan wajib di tengah tuntutan pelayanan pemerintahan yang lebih baik di Labuan Bajo dan sekitarnya. “Hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat menunjukkan, Labuan Bajo dan sekitarnya mengalami pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat pesat. Bahkan, dari lima destinasi wisata super premium yang ditetapkan pemerintah, Labuan Bajo menempati posisi pertumbuhan yang paling tinggi. Dan, ini tentu saja menuntut pelayanan publik dan pemerintahan yang juga premium,” ujar Edy.
Sebagai bukti, sebut Edy, Bapenda Manggarai Barat mencatat jumlah wajib pajak restoran, hotel dan hiburan mengalami peningkatan pasca pelonggaran pandemi. Penerimaan pajak hotel, lanjutnya, ditarget sebesar Rp 83 miliar di tahun 2022. Bahkan, dalam situasi pembatasan mobilitas di tahun 2020 dan 2021, kata Edy, setoran pajak di Manggarai Barat masih bisa mencapai di atas 50 persen.
Hal yang sama juga ditunjukkan penerimaan dari sektor restoran dan pajak hiburan. Dari sektor restoran, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 48 miliar di tahun 2022. “Kita harus memastikan, pelayanan sektor pariwisata seperti keluar masuk ke kawasan wisata, tercatat secara real time. Demikian juga dengan informasi terkait tingkat hunian hotel, ketersediaan restoran, hingga kunjungan pada destinasi hiburan bisa dimonitor dengan baik. Selain untuk memantau kualitas pelayanan, pemerintah daerah tentu berkepentingan untuk memastikan semua penerimaan pajak disetorkan sesuai dengan kondisi yang seharusnya” lanjut Edy.
Bagi KPK, pembangunan smartcity tentu saja merupakan upaya yang harus dikawal dengan baik. “Ini adalah inisiatif yang sangat baik dari Bupati Manggarai Barat dan jajarannya. Program digitalisasi dapat mencegah hilangnya penerimaan daerah, akibat tidak adanya sistem pencatatan yang baik. Dengan sistem ini, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi semangat tata kelola pemerintahan yang baik, bisa segera diwujudkan,” papar Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria.
“Kami menjadikan Manggarai Barat sebagai pilot project smartcity, sebab kita butuh cerita baik dari timur. Ke depannya, sistem ini akan dikembangkan untuk memonitor penguasaan aset daerah dan penerimaan pajak, bahkan untuk mengevaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN di Manggarai Barat,” kata Dian.
Namun, program digitalisasi ini tidaklah bisa dijalankan, jika dukungan dari infrastruktur telekomunikasi dan akses internet tidak memadai. “Saat ini, sinyal telekomunikasi dan akses internet belum menjangkau semua wilayah di Manggarai Barat. Kondisi jaringan yang tersedia dari BTS Bakti, baru sebesar 8 mbps dengan batas maksimum pengguna hanya sekira 200 orang. Belum lagi jangkauan area jaringan 4G baru pada jarak 1 kilometer, dan pada beberapa titik, BTS Bakti justru menghalangi sinyal yang sebelumnya sudah ada. Hal ini dikeluhkan masyarakat di beberapa tempat,” ujar Kadis Kominfo Mabar, Paulus Setahu.
Terkait permasalahan ini, pihak Bakti Kominfo berjanji akan melakukan pengecekan lapangan, sebagaimana disampaikan perwakilan Direktorat Infrastruktur Bakti Kominfo, John Tirayoh. “Kami punya sejumlah mekanisme untuk memantau kondisi lapangan, termasuk melakukan evaluasi mingguan dengan pihak terkait. Keluhan dari Manggarai Barat, akan segera kami tindak lanjuti untuk memastikan infrastruktur komunikasi bisa berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah,” janjinya.
Sementara Bupati Edy menambahkan, pihaknya akan mengawal percepatan implementasi smartcity ini, sebagai wujud komitmen untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. “Ada yang bilang nitip uang bisa kurang, nitip pesan bisa ditambah. Kalau dengan sistem digital, semua bisa sesuai dengan kondisi apa adanya. Jadi data apa adanya inilah, yang akan menjadi dasar pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (rnc19)
