Surabaya, RNC – Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Ketua Tim Perumus Rekomendasi Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof. Dr. Hendy Hendarto menjelaskan, rekomendasi tersebut dibagi menjadi dua. Ada rekomendasi umum dan rekomendasi khusus.
Rekomendasi secara umum, lanjut dia, seluruh komponen bangsa harus memahami dan mempunyai persepsi yang sama bahwa saat ini negara sedang krisis dan dalam kondisi darurat. Kerena diperlukan tindakan prioritas yang langsung berdampak pada perbaikan di masyarakat.
“Diperlukan partisipasi seluruh komponen bangsa untuk bahu-membahu dan bergotong-royong mengatasi pandemi beserta dampak yang ditimbulkan, yang terintegrasi dengan anggaran dan fasilitas. Semua kegiatan Gerakan Aksi Bersama Serentak Tanggulangi Covid-19 harus sinergi dan terkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Pusat maupun Daerah sehingga menjadi fokus,” katanya dilansir Merdeka.com.
Pihaknya pun merekomendasikan perlunya penguatan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Juga komunikasi serta mengikutsertakan akademisi untuk menjaga validitas data.
Rekomendasi khusus terdiri atas beberapa sasaran. Pertama, di sisi hulu, yakni masyarakat. Masyarakat, lanjut dia, merupakan kelompok yang paling terdampak pandemi Covid-19. “Mereka yang paling menderita dan harus segera ditolong. Mengatasi masalah hulu ini diharapkan dapat menekan beban fasilitas pelayanan kesehatan,” kata dia.
Penguatan pendampingan isolasi mandiri oleh tenaga Kesehatan perlu dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi telemedicine sesuai panduan Satgas Covid-19. Termasuk melengkapi oximeter sesuai kebutuhan, dengan melibatkan peran Perguruan Tinggi, dan bersinergi serta berkoordinasi dengan Institusi terkait. Perlu perhatian pada kelompok rentan di masyarakat, yaitu usia lanjut, Ibu hamil, bayi, anak, orang dengan co-morbid, serta kehati-hatian pada klaster keluarga,” ungkap dia.
“Penguatan Satgas Covid-19 tingkat lokal RT/RW dengan partisipasi penuh karang taruna, organisasi pemuda, kampung tangguh, melibatkan tokoh masyarakat, agama, instansi terkait, dan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi termasuk di dalamnya edukasi dan sosialisasi Prokes 6M 3T secara terus menerus,” imbuh dia.
Pemerintah juga perlu membuka komunikasi Hotline untuk masyarakat yang membutuhkan Informasi pandemi sesuai panduan Satgas Covid-19. Tentunya dengan mengikutsertakan Perguruan Tinggi di lingkungan daerah tersebut.
Sementara di sisi hilir, lanjut dia, telah terjadi ketidakseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply). Ini berarti terjadi lonjakan (overcapacity) pasien dan kekurangan (undercapacity) sarana dan SOM.
Pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Salah satunya dengan menambah tenaga, fasilitas kesehatan dan perhatian pada keselamatan serta kesejahteraan tenaga Kesehatan
“Mengatasi lonjakan (overcapacity) pasien dengan mengurangi jumlah pasien, yang diharapkan secara bertahap dapat diatasi dengan mengatasi masalah hulu di masyarakat.”
Rekomendasi juga disampaikan kepada dunia kampus. Secara khusus bagi Fakultas Kedokteran. Kampus diharapkan melakukan pendayagunaan dokter umum, dokter Internship, dokter lulus UKMPD, termasuk tenaga paramedis untuk menjadi relawan Covid-19. “Dengan sebelumnya diadakan pelatihan, keamanan, dan telah ditentukan peran, hak, tanggung jawab, serta aturan yang berlaku. Perlu diperhitungkan masa kerja dan insentif yang layak. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan IDI, RS, Kementerian Kesehatan,” tukas dia.
Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) bersama DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) diharapkan ikut berpartisipasi dan berperan mengatasi masalah pandemi. Melalui program pelayanan di RS dengan melakukan penyesuaian beban tugas pendidikan dan penelitian. Namun tetap tidak menghilangkan hak ujian dan masa waktu pendidikannya.
“Bersama seluruh pemangku kepentingan mencukupi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar (terutama N-9S) dan terpenuhinya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk keamanan dan kelancaran selama bertugas.”
Selanjutnya, rumah Sakit, laboratorium, dan kamar jenazah didorong melakukan perekrutan relawan untuk tenaga dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga laboratorium, petugas pemulasaran jenazah, dan tenaga lain yang terlibat termasuk sarana pelatihan dengan bekerjasama dengan IDI atau institusi terkait.
“Penguatan ICU termasuk pengadaan ECMO dan ventilator, di samping penyesuaian penambahan sarana tempat tidur perawatan Covid-19 dan dukungan alat kesehatan lain yang memadai,” jelas dia.
Setiap kabupaten/kota pun direkomendasikan agar dilengkapi dengan peralatan laboratorium PCR. Jika memungkinkan di Provinsi ditambah alat deteksi varian baru dengan new generation sequencing. “Menambah sarana dan prasarana kamar jenazah, termasuk crane jenazah, mobil jenazah berikut pelatihan pemulasaran jenazah yang benar dan terhormat,” kata dia.
“Pengupayaan dukungan insentif yang layak terutama untuk pemulasaran jenazah, sopir ambulans, HCA/Tenaga Pembantu Perawat, IT, dan administrasi pengelolaan SDM, keuangan terkait Covid-19,” tandas dia. (*/mdk/rnc)
