oleh

Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Disambut Gedung Kosong DPRD NTT

Kupang, RNC – Sejumlah mahasiswa dari kelompok Cipayung di Kota Kupang menggelar aksi protes kenaikan harga BBM di depan Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (12/2022). Sayangnya tak satu pun anggota DPRD yang ada di kantor.

Massa aksi demonstarsi tersebut merupakan gabungan dari GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, dan PMII. Aksi ini dilakukan untuk memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

banner BI FAST

Pantauan RakyatNTT.com, massa aksi mulai bergerak dari Naikoten, tepatnya di depan kampus lama Undana menuju gedung DPRD Provinsi NTT. Di depan gedung DPRD, sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat keamanan.

Terpantau, hingga tiga jam berlangsungnya demo tak ada satu pun anggota DPRD yang hadir. Mewakili massa aksi, Ketua Cabang GMKI, Eduard Nautu menyampaikan aksi demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan jeritan rakyat NTT yang terdampak kenaikan harga BBM.

“Pada prinsipnya hari ini kita mewakili suara rakyat kecil untuk datang menyuarakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, yang kita anggap akan berdampak pada semua lini,” ujarnya.

Eduard mengatakan massa aksi merasa kecewa dengan 65 orang Anggota DPRD Provinsi NTT yang telah dipilih, namun pada saat perwakilan para ketua dari kelompok Cipayung mengunjungi ruang kerja para Anggota DPRD, justru para legislator ini tidak berada di tempat.

“Aksi kami tidak selesai hari ini dan kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Kami akan duduki tempat ini kalau masih diperlakukan seperti ini,” tegas Edu.

Berikut tuntutan massa aksi kelompok Cipayung Kota Kupang:

1. Mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi walau dengan dalil memberikan Bantuan langsung tunai (BLT). Karena solusi itu, tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yg akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah.

2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BBM bersubsidi.

(rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed