Kupang, RNC – Sudah sepekan masa sidang III Perubahan APBD 2023 digelar. DPRD bersama Pemerintah Kota Kupang sedang membahas anggaran yang diajukan dalam Perubahan APBD 2023. Namun, belum ada yang mengangkat isu kenaikan tunjangan anggota DPRD.
Pantauan RakyatNTT.com, Sabtu (23/9/2023), sidang Badan Anggaran hanya dihadiri 6 fraksi. Fraksi Demokrat dan Golkar tidak hadir. Pembahasan berlangsung alot soal PAD. Pemkot menyampaikan target pendapatan daerah sebelum terjadi perubahan Rp1.156.532.343.091, namun pada anggaran perubahan hanya ditargetkan bertambah Rp8.869.920.708 atau 0,77% sehingga menjadi Rp1.165.402.245.799.
Baca juga: PDIP Buka Peluang Duetkan Prabowo dan Ganjar, Ini Kata Relawan
Sementara untuk belanja daerah tahun 2023 ini, sebelumnya sebesar Rp1.152.854.784.063, bertambah sebesar Rp31.768.858.089 atau 2,76% sehingga target yang direncanakan Pemkot yakni Rp1.184.623.642.152.
Pembahasan soal anggaran berlangsung alot. Semua fraksi menyampaikan tanggapan yang beragam. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yeskiel Loudoe itu, para anggota Badan Anggaran tidak sedikit pun menyentil soal lonjakan biaya tunjangan transportasi dan sewa rumah yang saat ini sudah sedang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT.
Para anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran ini seharian penuh membahas soal pendapatan yang tidak mencapai target. Mereka meminta Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah, Alfred Lakabela dan Kepala Bidang Pendapatan Dispenda Kota Kupang, Indah Dethan mengklarifikasi masalah perpajakan yang sudah ditangani tuntas oleh Dispenda.
Baca juga: Vico Amalo, Tokoh Muda Pembawa Harapan Baru untuk Rote Ndao 2024
Masalah-masalah pendapatan yang menjadi topik hangat yakni masih adanya piutang pajak daerah sejak 2014 senilai kurang lebih Rp60-an miliar yang belum mampu dilunasi wajib pajak. Selain itu, penggunaan mesin tapping box dan kasus dua oknum petugas pajak yang diduga menggunakan retribusi pajak restoran dan hotel juga jadi pembahasan dewan.
Selain itu, dibahas pula viralnya video saat Dispenda melakukan verifikasi faktual omzet Rumah Makan Soto Makassar. Di mana pemilik Rumah Makan Soto Makassar mengakui telah bersalah dan siap patuh pada regulasi Pemkot soal pajak restoran dan rumah makan.
Sidang anggaran perubahan sudah berjalan selama sepekan. Namun belum satu pun anggota dewan yang berani membuka suara soal tunjangan anggota DPRD yang mencapai Rp16 miliar. Padahal, sebelumnya Ketua DPRD, Yeskiel Loudoe mengatakan kenaikan tunjangan 37 Anggota DPRD sejak 2022 hingga 2023 ini akan dibahas dalam sidang kali ini. (rnc04)
Reporter: Rocky Tlonaen
Editor: Semy Rudyard H. Balukh
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
