oleh

DPRD Kota Kupang Temukan Puluhan Papan Reklame tanpa Izin, Piutang hingga Rp2 Miliar

Kupang,  RNC – DPRD Kota Kupang menemukan adanya kesalahan sistem pajak dan retribusi reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembiaran terhadap para vendor yang secara liar memasang reklame tanpa izin.

Pantauan RakyatNTT.com dalam Rapat Pansus DPRD yang membahas LKPJ Wali Kota 2023 di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang, Senin (13/5/2024), Pansus DPRD yang dipimpin Adrianus Talli membahas tentang masih banyaknya piutang pajak di Bapenda Kota Kupang.

Rapat Pansus ini dihadiri Kepala Bapenda Kota Kupang, Plt. Kepala Bapenda Kota Kupang, Samuel Mesakh, Asisten II Sekda Kota Kupang, Ignas R. Lega, dan Kabid Pajak dan Retribusi Bapenda, Indah Kristin Dethan.

Pada kesempatan itu, Pemkot melalui Bapenda menyebutkan akumulasi piutang pajak reklame dari lima vendor sejak tahun 2021 senilai Rp391.285.702. Angka tertinggi adalah PT Sasando Kupang yang merupakan perusahaan daerah milik Pemkot Kupang. Selain itu, terdapat juga piutang pajak reklame dari tahun 2013 sampai 2024 pada kategori reguler atau rumah makan, toko dan restoran senilai Rp2,2 miliar.

Berikut 5 vendor yang memiliki piutang pajak:
1. Bondi Caffe: Rp73.109.960
2. PT Sasando Kupang: Rp280.989.565
3. CV. Nusaka: Rp7.117.908
4. CV. Dervesh Advertising: Rp27.647.530
5. Sekawan: Rp2.420.739

Puluhan Reklame tanpa Izin tapi Setor Pajak  

Dalam sidang itu, terkuak bahwa ada 23 papan reklame dari vendor atas nama Bondi Cafe yang menggunakan bendera PT. Indoraya milik Ruddy Rikoni tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota Kupang. Namun Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Bapenda Kota Kupang, Indah Dethan menyebutkan bahwa Bondi Cafe hanya memiliki 10 reklame yang tertera dalam piutang pajak. “Bondi Cafe ini mengelola 10 reklame,” sebut Indah.

Baca Juga:  Ada Dugaan Penggelapan Pajak, DPRD Kota Kupang Cross Check ke Lapangan

Pihak PUPR dalam sidang juga membuktikan bahwa 23 papan reklame milik Bondi Cafe tak berizin dan menyalahi aturan tata ruang di Kota Kupang. Data dari Dinas PUPR ini pun menjadi sorotan para anggota dewan yang tergabung dalam pansus DPRD.

“23 reklame itu satu pun tidak ada izin. Kemudian dari 23 ini hanya ada 10 saja yang dia bayar. Nah ini kan persoalan bagi kita,” kata Ketua Pansus, Adrianus Talli dalam sidang tersebut.

Pansus DPRD Kota Kupang menduga ada ‘permainan’ antara pihak Bapenda untuk melindungi vendor tertentu. Pasalnya, sudah dua kali Pemkot tak bisa menghadirkan pihak vendor. Padahal sudah diminta oleh Pansus agar menjelaskan tentang 23 reklame di sejumlah lokasi yang tanpa izin tersebut.

“Kami patut menduga kenapa orang ini tidak bisa disentuh. Artinya ada orang-orang yang melindungi dia. Sudah dua kali dipanggil di Pansus pun tidak datang. Pemerintah tidak mampu untuk menghadirkan pihak dari PT Indoraya. Ada apa sebenarnya?” kata Adi mempertanyakan.

Ketua Komisi III DPRD ini pun menjelaskan, Pansus tidak sedang melihat nilai piutang pajak dari vendor, namun niat Pansus ingin membenahi sistem periklanan yang diterapkan oleh pemerintah. Jika pemasangan papan reklame tanpa izin tentu ada dampak pada tata ruang, perizinan serta PAD yang selalu tidak capai target.

Adi pun berharap, dengan diskorsingnya pembahasan bersama lintas OPD tersebut, Pemkot bisa menghadirkan pihak Bondy Cafe dalam sidang LKPJ lanjutan bersama Pansus DPRD yang masih berjalan hingga akhir pekan ini.

(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *