Oleh Yan P. lilo
Aktivis dan Pegiat Sosial Kota Kupang
SAAT wali kota (sekarang mantan) bagi-bagi tanah kapling kepada para pejabat, mereka (DPRD Kota Kupang) bungkam. Rupanya mereka ikut kebagian tanah kapling. Jadi wajar mereka bungkam. Padahal di kota ini masih banyak warga kurang mampu yang tidak punya tanah. Warga miskin yang mungkin turut menyumbangkan suara buat mereka sehingga mimpi gaji puluhan juta sebulan bisa tercapai.
Setelah praktek-praktek bagi-bagi tanah kapling di kota ini terungkap ke publik, Jeriko (Jefri Riwu Kore) yang mereka salahkan. Padahal, kebusukan itu merupakan catatan khusus dari BPK, sebab banyak aset (tanah) tak bertuan di kota ini yang dialihkan secara diam-diam oleh dan untuk pejabat.
Termasuk para wakil rakyat, juga keluarga-keluarga pejabat. Kini mereka semua sedang bersemedi agar kasus ini dimenangkan lagi oleh Mahkamah Agung.
Sejak kasus bagi-bagi tanah kapling terungkap, wakil rakyat (terlebih mereka yang terpilih) mulai menanamkan permusuhan kepada Jeriko. Mereka tampak lebih beringas menguliti kinerja birokrasi, sampai nekad lompat pagar bak pencuri. Mirisnya lagi, mereka yang bertikai sampai sidang LKPJ Wali Kota molor, tapi Jeriko yang kena batunya.
Dalam sidang LKPJ beberapa persoalan dibuat untuk sengaja mengevaluasi kinerja pemkot, seperti persoalan Taman Tirosa, persoalan gizi buruk, persoalan seragam sekolah, persoalan PTT, persoalan tandon air dan lain-lain. Terus mencari cari cela yang dapat menyudutkan pemkot tanpa memberikan solusi, yang seharusnya sebagai mitra, selain kritik, juga memberikan saran buat pemkot. Contoh persoalan tandon air yang kini menjadi buah bibir di masyarakat. Belakangan ketahuan bahwa DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan juga mendapat jatah. Ini menunjukkan bahwa wakil rakyat terindikasi selama ini suka “tendes” mata dengan OPD untuk kepentingan khusus. Semoga keterbukaan OPD lebih transparan akan memberikan efek jera buat mereka yang suka sok jagoan ambil jatah.
Situasi keberingasan yang ditampilkan wakil rakyat hari ini sungguh berbeda dari sebelumnya. Dulu mereka “iya bae” dengan eksekutif. Sekarang mereka “rufuk harbabiruk”. Prinsipnya, sikat saja dulu, soal kebenaran (fakta yang sebenarnya) nanti belakangan. Sungguh cerdik pemimpin yang dulu. Dia tahu persis cara untuk menyumbat mulut dewan. Berbeda dengan Jeriko yang kurang lihai untuk mengamankan posisi.
Kita tentu berharap wakil rakyat kritis. Tapi kita tidak mau mereka tampil beringas dengan topeng. Kita mau mereka berteriak dan marah karena keberpihakan pada rakyat. Bukan sebaliknya, berteriak “pencuri”, faktanya mereka juga “pencuri” yang pura-pura bersih. (*)
Komentar