oleh

GMKI Desak Jokowi Copot Wiranto, Tito Karnavian dan Hadi Tjahjanto

Iklan Demokrat

Jakarta, RNC – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Wiranto dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Termasuk mencopot Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Desakan ini disampaikan GMKI melalui pernyataan sikapnya yang disampaikan langsung Ketua Umum PP GMKI Korneles Galanjinjinay di Jakarta, Senin (24/9/2019). Lebih lanjut dalam pernyataan sikap tersebut GMKI menyampaikan 9 poin. Di dalamnya ada pernyataan tegas meminta Jokowi mencopot Wiranto, Tito Karnavian dan Hadi Tjahjant dari jabatan masing-masing. Alasannya mereka lalai menjaga keamanan di Papua.

Iklan Dimonium Air

Beberapa poin yang menjadi desakan GMKI yakni meminta Jokowi sebagai panglima tertinggi segera menarik pasukan TNI dari tanah Papua dan meminta Kapolda mencabut maklumat Kapolda yang tidak menghormati konstitusi. “Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pendekatan keamanan di Papua bukan dengan skenario milisi dan paramiliter nusantara yang merajalela di tanah Papua dan juga cara militeristik, tapi dengan cara humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama,” demikian pernyataan Kornelis.

Selanjutnya, mendesak Presiden Joko Widodo membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang ditahan oleh TNI dan Polri yang protes akibat aksi rasisme dan persekusi orang Papua. Kemudian mendesak Presiden mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena dianggap lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

“Mengecam keras tindakan Menkominfo RI Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua. Negara demokrasi harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik, karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat dan melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Kornelis.

Baca Juga:  Hadiri Konas Perempuan GMKI, Ini Pesan Gubernur Viktor Laiskodat

Di bagian akhir, disebutkan Pengurus Pusat GMKI mengintruksikan seluruh cabang GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi di cabang masing-masing dengan mengangkat isu Papua dan upaya mendorong perdamaian di tanah Papua pada hari kamis 26 September 2019. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed