Hasil Pilkades di 27 Desa Masih Disengketakan, Ini Harapan Dewan Rote Ndao

Daerah, Rotedibaca 1,333 kali

Ba’a, RNC – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Rote Ndao sudah digelar pada 19 Desember 2020. Dari 69 desa di 10 kecamatan yang menggelar Pilkades, 42 desa diantaranya tidak bermasalah. Sedangkan 27 desa lainnya masih ada permasalahan atau sengketa hasil Pilkades.

Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu kepada wartawan, Selasa (12/1/2021), mengatakan, untuk desa-desa yang masih ada sengketa, pokok permasalahannya akan pelajari oleh dinas teknis sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik. Sedangkan bagi desa-desa yang tidak bermasalah, Pemkab Rote Ndao akan melanjutkan proses penetapan dan pengangkatan kepala desa (kades) terpilih.

“Bagi desa-desa yang tidak bermasalah, prosesnya akan dilanjutkan dengan penetapan dan pengangkatan kades definitif. Sedangkan untuk desa yang masih bermasalah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan kajian sehingga keputusan terbaik bisa diambil guna menghindari konflik di tengah masyarakat,” jelas Paulina.

Terkait hasil Pilkades Serentak, Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao, Feky Boelan berharap, pemerintah segera menyiapkan proses pelantikan kades untuk desa-desa yang tidak ada sengketa atau persoalan terkait hasil Pilkades, supaya tidak terjadi kevakuman dan terciptanya pelayanan yang lebih baik di desa.

“Sejauh ini desa-desa yang menyelenggarakan Pilkades masih dipimpin oleh penjabat kepala desa. Kewenangan penjabat kepala desa itu terbatas. Jadi kami harap pemerintah segera melakukan proses pelantikan kades sehingga terciptanya pelayanan yang lebih bagus di desa, khususnya untuk desa-desa yang tidak ada sengketa hasil,” ujar Feky kepada RakyatNTT.com, Rabu (13/01/2021).

Khusus untuk desa-desa yang masih ada persoalan atau sengketa, politisi Partai Hanura itu berharap Pemkab dalam hal ini Bupati Rote Ndao dapat mengambil keputusan yang benar-benar bijak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Ketakutan kita adalah jika keputusan itu diambil karena faktor like and dislike atau faktor kedekatan dan lain-lain, maka bisa terjadi konflik horisontal di bawah. Itu yang tidak kita inginkan,” tegas Feky. (rnc12)

Baca Juga:  Lontar Malole Prioritaskan SDM, Pemerintahan Bersih dan Pembangunan yang Adil-Merata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *