oleh

Hentikan Polemik soal Jabatan Wakil Bupati Ende

Iklan Covid Walikota Kupang

Ende, RNC – Penentuan siapa yang mengisi kursi Wakil Bupati Ende menuai polemik di antara partai politik pengusung. Golkar berbeda pendapat dengan teman-teman koalisinya.

Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapillu) DPD PDIP NTT, Chen Abubakar yang dikonfirmasi RakyatNTT.com, Rabu (3/3/2021) mengatakan yang perlu diperhatikan dalam persoalan ini adalah pertama soal regulasi, karena Undang-undang memberikan ruang kepada partai pengusung. Kedua, kebiasaan politik dan tata krama. Ketiga adalah membaca aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Ketiga hal ini akan tereduksi ketika Golkar membangun komunikasi. Setelah tanggal 10 September 2020, tidak ada komunikasi berjenjang yang dilakukan Partai Golkar,” ungkap Chen.

Iklan Dimonium Air

Menurutnya, justru yang melakukan komunikasi itu adalah Partai Nasdem, sehingga terkesan Golkar tidak serius. Sikap PDIP sejak awal mendukung paket MJ dan sangat menghargai tata krama serta memberikan ruang kepada Golkar. “Saya rasa Golkar harus membiasakan diri untuk menghargai proses yang berjalan di masing-masing partai, karena politik tidak dapat berjalan dengan baik bila tanpa adanya regulasi dan tata krama politik. Teman-teman partai koalisi lainnya juga tidak dapat disandera dengan sikap partai tertentu,” kata Chen.

Ia mengatakan, PDIP NTT memberikan kepercayan kepada DPC PDIP Kabupaten Ende untuk bersikap, karena DPC paling tahu dan mengenal situasi di kabupatennya. Jadi sikap DPC mencerminkan sikap PDIP, termasuk dukungan partainya kepada salah satu kandidat nantinya. “Prinsipnya PDIP selalu bekerja dari bawah. Tidak dari atas turun ke bawah,” tegasnya lagi.

BACA JUGA: Bursa Wabup Ende, Parpol Koalisi Lakukan Voting tanpa Golkar

Ia juga mengungkapkan, PDIP pernah ditawari menjadi wakil bupati, tapi demi menjaga etika, maka ditolak. “Silakan membangun komunikasi. PDIP memberikan ruang kepada partai lain untuk menempati posisi tersebut,” katanya.

Terpisah, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende, Herman Yosef Wadhi menjelaskan sejauh ini DPD sudah berupaya membangun komunikasi dengan partai koalisi, namun apabila itu tidak diteruskan ke jenjang DPD masing-masing, itu menjadi kewenangan partai politik masing-masing.

Ia mengatakan Partai Golkar tetap pada keputusan awal sesuai dengan rekomendasi dari DPP untuk menyodorkan dua nama, yakni Herman Yosef Wadhi dan drg. Dominikus Minggu Mere.

Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT, Inche Sayuna yang dikonfirmasi mengatakan sejak awal Partai Golkar sudah mendorong DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende untuk melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten dengan partai koalisi.

“Kami sangat berharap, konsolidasi yang dilakukan dengan partai koalisi berjalan baik, sehingga bisa bermusyawarah untuk menentukan orang kedua di Kabupaten Ende. Dengan demikian Ende segera punya pemimpin yang baik yang dapat membantu Bupati untuk mengurus rakyat,” kata Inche.

Karena itu, ia pun meminta untuk menghentikan polemik yang terjadi saat ini. Apalagi, kata dia, Bupati Ende sedang sakit, sementara rakyatnya tetap harus diurus, sehingga keberadaan Wakil Bupati sangat dibutuhkan segera untuk membantu me-manage pemerintahan di Ende. “Sekali lagi saya mengimbau, mari kita hentikan polemik yang tidak berujung ini. Kita tidak saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Siapa pun yang nanti menjadi wakil Bupati, dialah yang terbaik untuk Ende,” ujar Inche. (rnc16)

  • 41
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed