oleh

Jabatan Sekda Definitif Manggarai Barat Masih Lowong

Kupang, RNC – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di lingkup birokrasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) masih lowong pasca Sekda Rofinus Mbon pensiun pada 1 Desember 2019. Untuk mengisi kekosongan itu, Bupati Agustinus Ch Dula mengangkat dan melantik Ismail Surdi sebagai penjabat Sekda pada Senin (30/12/2019).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Sekda kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugasnya dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan masa jabatan penjabat sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekda tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda.

Bupati Mabar sendiri dikabarkan telah mengusulkan tiga nama calon Sekda kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTT. Menurut sumber terpercaya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, ada tiga nama yang diusulkan ke Mendagri yaitu Melkior Nurdin, Sebastianus Wantung dan Fransiskus S. Sodo.

Masih menurut sumber ini, sudah ada persetujuan dan rekomendasi Mendagri pada bulan Maret 2020 melalui Gubernur kepada Bupati Manggarai Barat untuk melakukan pelantikan Sekda definitif. Namun pelantikan Sekda definitif tak kunjung dilakukan Bupati, padahal kekosongan jabatan Sekda sudah berlangsung hampir setahun.

Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, menegaskan, jika Sekda pensiun, seharusnya tidak boleh terjadi kekosongan jabatan. Sebab sebelum Sekda memasuki masa pensiun, Bupati sudah memproses pergantian sehingga tepat tanggal pensiun langsung dilakukan serah terima jabatan. Kecuali pergantian dadakan, barulah diangkat penjabat.

“Sekda lama berhenti dengan alasan pensiun. Sebenarnya tidak boleh lowong karena sudah diketahui jauh jauh hari sebelumnya,” jelas Tuba Helan kepada wartawan, Minggu (8/11/2020).

BACA JUGA: Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo Bersiap jadi Destinasi wisata Berkelas Dunia

Tuba Helan juga menegaskan, kevakuman seperti ini merupakan akibat dari kelalaian kepala daerah yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pergantian Sekda.

Sementara Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Urbanus Ola Hurek menjelaskan, posisi Sekda definitif yang lowong di Mabar sebaiknya diisi oleh penjabat Sekda hingga terpilihnya kepala daerah dedinitif. Sebab pengangkatan Sekda definitif menjadi kewenagan penuh kepala daerah sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di daerah.

Menurut Ola Hurek, apabila Mendagri mengeluarkan rekomendasi, Bupati Mabar ketika itu juga harus segera melantiknya. Namun mengingat jabatan Bupati akan segera berakhir dan Sekda definitif belum juga dilantik, maka proses pergantian Sekda definitif bisa dimulai dari awal oleh Bupati terpilih.

“Prosesnya bisa dimulai baru. Kepala daerah telah diberikan hak atributif oleh Presiden sebagai PPK maka kepala daerah punya kewenangan penuh untuk mengangkat sekda definitif,” kata Ola Hurek.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Mabar Agustinus Ch Dula mengatakan bahwa pengisian jabatan Sekda definif masih dalam proses. “Masih dalam proses, coba cek di Plt Sekda. Setahu saya sudah proses ke Biro Kepegawaian NTT. Nanti saya cek lagi karena,” kata Bupati saat dikonfirmasi Senin (9/11/2020). (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed