Kupang, RNC – Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Gubernur NTT agar para ASN kembali berkantor pada Senin (18/5/2020) dinilai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.
Seperti disampaikan akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Feka, Sabtu (16/5/2020). Ia menjelaskan kebijakan PNS masuk kantor bertentangan dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab, PSBB tidak hanya untuk masyarakat biasa, tapi untuk semua. “Di sinilah pemerintah atau ASN justru harus jadi teladan,” kata Mikhael.
Selain itu, menurut Mihkael, kebijakan diambil di tengah meningkatnya wabah Covid-19 jelas merupakan sebuah pengabaian terhadap prinsip kemanusiaan. Ia pun menyarankan pemerintah lebih baik menggunakan sistem shift jika ingin ASN tetap bekerja.
Pemerintah juga mesti fokus menangani penyebaran Covid-19 yang sudah bertransmisi lokal, misalnya melakukan tes massal agar mencegah, bahkan memutus mata rantai penyebaran virus ini di NTT.
“Menurut saya dalam kondisi wabah seperti saat ini tidak ada hal urgen di pemerintahan yang harus segera ditangani cepat, sehingga ASN wajib masuk kerja. Hal yang urgen sekarang adalah mengobati dan mencegah virus corona ini,” jelas Mikhael.
Sebelumnya Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Marius Jelamu mengatakan apapun kondisi saat ini, pembangunan di NTT harus tetap berjalan. Oleh karena itu, semua ASN akan kembali berkantor pada Senin pekan depan. Walau begitu, semua ASN juga wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun sebelum bekerja, menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya.
Untuk diketahui, dalam dua pekan terakhir, kurva positif covid-19 di NTT cukup menanjak. Hingga Sabtu (16/5/2020) pagi, tercatat jumlah pasien positif Covid-19 di NTT mencapai 47 orang. Dari jumlah itu terdapat 4 orang terpapar karena transmisi lokal di Kota Kupang. (rnc)
Selama Ini Masyarakat Kelas Menengah Kebawah tetap Melakukan Rutinitas Seperti Biasa karna Kebutuhan Hidup, Karna Alasan Ekonomi Keluarga, Yg Paling Penting Sekarang Pemerintah Harus Bisa Memastikan Bahwa Masyarakat Mengikuti Aturan Protokoler Yg ditetapkan Saat Melakukan Rutinitas, Karna Kita Juga Pada Akhirnya Harus diPaksa Untuk Tetap Hidup bersama dengan Virus Corona.