Kerja 6 Bulan, Panitia Pilkades di Kabupaten Kupang Hanya Dibayar Rp500 Ribu

Kabupaten Kupangdibaca 425 kali

Oelamasi, RNC – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 74 desa se-Kabupaten Kupang telah selesai. Namun muncul persoalan baru, yakni keluhan dari panitia Pilkades yang hanya dibayar Rp500 ribu.

Ditemui RakyatNTT.com di kediamannya, Kamis (15/12/2022) siang, salah satu anggota Panitia Pilkades Penfui Timur, Yeni Moniloin menyampaikan selama proses persiapan Pilkades, dirinya bersama panitia banyak menggunakan dana pribadi untuk membiayai operasional dari sosialisasi, pemutakhiran dan pendataan pemilih. Belum lagi harus melaksanakan kegiatan penjaringan bakal calon kepala desa di berbagai dusun.

“Kami harus kerja banyak. Bahkan uang pribadi harus kami keluarkan untuk membantu ongkos perjalanan dari RT ke RT,” ucap Yeni.

Ia pun menyesali sikap Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang hanya membayar biaya kerja selama 6 bulan dengan nilai Rp470.000 per orang pada Senin (12/12/2022). “Desa ini pemilihnya lebih dari 4.000 orang. Kami kerja sampai larut malam. Kami sangat sedih hanya dibayar seperti itu. Apakah kami kurang kerjanya,” ungkapnya.

Ketua Panitia Pilkades Desa Penfui Timur, Fredik Taebenu juga menyampaikan hal yang sama. Ia mengatakan, pihaknya sudah menyukseskan Pilkades dan telah menetapkan kades pemenang yakni Zem Tafoki. Sayangnya, kesuksesan itu tak dihargai oleh Pemkab Kupang dengan jumlah honor yang diterima tak sesuai waktu dan tak sebanding dengan tenaga dan materi yang dikeluarkan oleh panitia.

Ia menyebutkan, ada 9 orang yang tergabung dalam panitia. Dirinya sebagai ketua hanya menerima honor 6 bulan senilai Rp564.000. Sementara untuk anggota menerima upah di bawah Rp500.000. Sementara untuk 2 anggota Linmas hanya diberi Rp282.000 per orang. “Ini kesenangan sesaat karena sukses saat hari H, tetapi justru mendatangkan kesusahan, karena jasa kami ini kami rasa sangat dihina,” sebutnya.

Menurutnya, pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang harusnya lebih rasional dalam penganggaran. Pasalnya, suksesnya Pilkades serentak 2022 merupakan hasil kerja panitia di desa.

Fredik mengakui, ada dana senilai Rp5 juta yang diberikan PMD ke panitia, namun anggaran itu hanya untuk persiapan hari pemilihan, yakni persiapan surat suara, surat undangan dan operasional saat hari pemilihan. Sedangkan persiapan lainnya seperti sosialisasi, penjaringan calon kepala desa dan pendaftaran serta operasional lainnya lebih banyak menggunakan uang pribadi panitia saat bertugas.

“Seluruh persiapan itu dari panitia. Kami kasih keluar uang sendiri sudah dan saya sebagai ketua juga keluarkan uang,” jelasnya.

Fredik meyampaikan pemerintah desa yang biasanya mempersiapkan anggaran untuk Pilkades justru di tahun 2022 ini tak mengalokasikan anggaran.

Oleh karena itu, selaku salah satu ketua panitia Pilkades, Fredik meminta hal ini bisa menjadi perhatian pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang. Ia berharap bisa ada anggaran untuk panitia yang sudah bekerja dan nilainya bisa menyesuaikan dengan kinerja yang telah dilaksanakan. “Kami butuh Pemkab dan DPRD bisa memberikan perhatian,” pungkasnya. (rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *