oleh

Mayoritas ASN Pemkot Kupang Belum Isi Aplikasi e-Kin, Dana TPP Belum Bisa Cair

Kupang, RNC – Mayoritas ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang belum menyelesaikan pengisian data kinerja di aplikasi e-Kinerja (e-Kin). Hal ini menyebabkan pencairan dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja menjadi terhambat.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Funay di ruang kerjanya, Senin (24/5/2021) siang. Ia menjelaskan pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) atau saat ini disebut TPP kini sudah berbeda dengan sebelumnya. Saat ini sudah berbasis aplikasi, tidak lagi manual. Oleh karena itu, sistem baru ini sudah sangat ketat.

Menurut dia, sistem TPP saat ini menggunakan aplikasi untuk mengukur kinerja pegawai di semua perangkat daerah. Oleh karena itu, tiap ASN wajib mengisi aplikasi tersebut dengan baik setiap hari agar tidak menghambat pencairan TPP.

“Jadi semua yang dikerjakan di kantor harus diisi, sebab kalau tidak diisi, maka sudah pasti tidak akan dapat (TPP). Kalau isinya sedikit maka akan berpengaruh pada besaran yang diperoleh,” jelas Fahren.

Sistem ini terkoneksi langsung dengan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu sangat transparan berapa anggaran per OPD. Selanjutnya dikeluarkan SK oleh Wali Kota kemudian bisa diajukan untuk pencairan. “Sampai dengan saat ini saya masih kasih kesempatan hanya sampai pada mengisi aplikasi. Yang penting isi dulu. Ke depan kita combine e-kinerja dengan absensi. Jadi nilai juga kehadiran setiap hari dan apa yang dikerjakan,” ungkapnya.

Agar pencairan dana TPP di tiap OPD tidak terlambat, maka Fahren menyarankan agar harus ada koordinasi dan kerjasama yang baik dari pimpinan OPD hingga para staf. Pasalnya, jika di OPD tersebut ada yang belum mengisi aplikasi, maka dana TPP untuk OPD tersebut tidak bisa dicairkan. Pimpinan OPD juga wajib mengisi kinerja tahunan

“Jadi kalau pimpinan yang belum isi dia punya kinerja tahunan, maka saya tidak centang. Kenapa demikian? Supaya kepala ini pressure ke bawahan, kemudian saling mendukung dan ada kerja sama antara pimpinan dan dan bawahan, sehingga cepat dicairkan,” jelas Fahren.

Fahren menyebutkan, hingga Senin kemarin, ia telah memberikan disposisi kepada 10 OPD. Dari 10 OPD tersebut, baru 3 OPD yang memberikan pengajuan kepada Kementerian Keuangan. Ke-3 OPD itu yakni SD GMIT Airnona 1, UPTD SD Inpres Tenau, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

“Surat disposisi sudah kepada BKPPD untuk pengajuan SP2D dan pembayaran tukin kepada 10 SKPD yang sudah saya centang,” ungkapnya.

Menurut Fahren, salah satu hambatan terkait keterlambatan pencairan TPP, yakni masih banyak ASN yang belum memahami soal pengisian e-Kinjerja. Karena gagap teknologi, sehingga lambat dalam pengisian aplikasi. Selain itu, tidak ada koordinasi yang baik antar-ASN maupun pimpinan dan bawahan di OPD. “Dan banyak yang tidak punya catatan hari ini dia buat apa di kantor. Akhirnya tidak tau mau isi apa. Ini yang sulit. Jadi ini menjadi pelajaran, tiap hari datang kantor harus ada catatan,” kata Fahren.

Fahren mengatakan sudah mendesak pimpinan OPD untuk rajin berkoordinasi dan bekerja sama di OPD-nya agar semua mengisi aplikasi secara baik. Ia pun memberi target hingga awal Juni. Jika belum menyelesaikan pengisian, maka dana TPP tidak cair.

“Sampai tidak (mengisi) sama sekali, yah kita tinggal laporkan bahwa kalian (ASN) tidak butuh (TPP). Kenapa demikian, karena kalau orang BKPPD bisa (mengisi), berarti semua orang juga bisa,” ungkapnya.

Fahren juga menyayangkan ada ASN yang menyalahkan Sekda, bahkan wali kota terkait terlambatnya pencairan TPP. Padahal, penyebabnya adalah ASN sendiri yang tidak mengisi aplikasi tepat waktu. “Karena pencairan ini per OPD. Jadi tidak bisa satu selesai dia punya cair. Tidak bisa. Sistemnya sudah begitu. Bukan maunya kita. Makanya harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik di tiap OPD,” kata Sekda.

(rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *