oleh

Mendagri Tak Boleh Keluarkan SK Pengesahan dan Pelantikan Wabup Ende Terpilih

Iklan Demokrat

Jakarta, RNC – Pemilihan Wakil Bupati Ende pada 11 November 2021 memunculkan masalah administratif sekaligus masalah hukum. Calon Wakil Bupati Erikos Emanuel Rede yang terpilih dalam pemilihan Wakil Bupati Ende ternyata tidak didukung dengan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Partai Politik Pengusung sebagai syarat UU.

“Dengan demikian, meskipun pada pemilihan Wakil Bupati Ende, tanggal 11 November 2021 lalu, 23 suara Anggota DPRD Ende memilih Erik Rede dan menyisakan 6 suara untuk Dominikus Minggu Mere, namun hasil pemilihan harus dibatalkan oleh DRPD Ende sendiri atau oleh Putusan Pengadilan karena terdapat cacat yuridis,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Selasa (16/11/2021).

Iklan Dimonium Air

Menurutnya, Ketua DPRD Ende harus mengungkap secara terbuka apakah selain tidak adanya SK DPP dari Gabungan Partai Politik pengusung calon Wakil Bupati atas nama Erik Rede, masih ada kekurangan administratif lainnya seperti SK. Perjanjian Bersama Koalisi Partai Politik Pengusung yang berisi ikrar bahwa mereka berkoalisi mendukung Erik Rede. Keterbukaan ini penting agar tidak ada dusta di antara parpol pengusung.

Jika beberapa persyaratan pencalonan dan syarat calon Wakil Bupati tidak dipenuhi, meskipun Ketua DPRD Ende pada tanggal 22 Oktober sudah mengerluarkan Surat Pemberitahuan agar Parpol-Parpol Pengusung paket Calon Marsel Petu-Djafar Achmad melengkapi SK dukungan dari DPP, namun tidak dipenuhi juga.

Dengan demikian keberadaan beberapa Partai Politik pengusung Erik Rede (PDIP, PKB, PKPI dan PKS), harus dianggap fiktif dan berimplikasi cacat hukum dan dianggap tidak memberikan dukungan, karenanya jabatan Wakil Bupati dialihkan kepada Dr. drg. Dominikus Minggu Mere.

“Apapun alasannya, Surat Keputusan (SK) dari DPP Parpol Pengusung Calon Bupati-Wakil Bupati merupakan perintah UU. Karena itu keterpilihan Erik Rede tidak memiliki legitimasi hukum dan politik, karena lahir dari pelanggaran hukum yang serius sehingga berimplikasi hukum batalnya pemilihan Erik Rede dengan segala akibat hukumnya,” tegas advokat Peradi ini.

Baca Juga:  Penetapan Calon Wakil Bupati Ende Molor Sehari dari Jadwal, Ini Kata Panitia Pemilihan

Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri tidak boleh mengeluarkan SK Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati atas nama Erik Rede. Hal ini guna menghindari gugatan dari masyarakat dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung di kemudian hari.

(*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed