Atambua, RNC – Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain NTT, pada Kamis (18/6/2020). Di Pulau Timor tersebut, Mahfud MD yang didampingi Tito disambut Gubernur NTT, Bupati Balu dan tokoh adat setempat.
Kehadiran Mahfud MD di kawasan perbatasan negara ini untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.
BACA JUGA: Sekolah di Wilayah Zona Hijau Boleh Beroperasi, Ini Syaratnya
Mahfud MD menuturkan, kesejahteraan masyarakat wilayah terdepan Indonesia menjadi salah satu perioritas pemabangunan nasional.
Kawasan PLBN Motaain merupakan salah satu perbatasan yang masuk program percepatan pembangunan ekonomi, bersama perbatasan Skow, Papua dan Perbatasan Aruk, Kalimantan Barat.
Mahfud MD yang juga sebagai dewan pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah frontis.
“Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar,” kata Mahfud.
Presiden Jokowi, sambung Mahfud, memilki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan. Selain membangun dan mengenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan.
“Salah satu arti penting kita bertemu di sini, adalah menjaga keutuhan dab kedaulatan negara, serta membnagun ekonomi kawasan perbatasan,” ujar Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian mengatakan Presiden Jokowi sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste.
“Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara,” ujar Tito.
BACA JUGA: Info Penting: Kemendikbud Buka Lowongan untuk Fasilitator dan Pendamping
Pos lintas batas negara, lanjut Tito, tidak hanya sekedar pos perlintasan, tetapi menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi.
Di kawasan ini telah dibangun layanan lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan dan lain-lain. Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Bappenas, PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo dan perwakilan dari Kemenhub. (suara.com/rnc)
Komentar