Jakarta, RNC – Pada pelaksanaan Presidensi G20 Tahun 2022, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” sebagai tema sentral yang mengikat anggota G20 untuk bekerja dalam pendekatan yang kolaboratif dan inklusif.
Terkait dengan tema “recover stronger”, hal ini memiliki makna diberlakukannya kebijakan publik yang akuntabel, terutama pada masa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena prioritas utama dalam pemulihan di masa pandemi ini adalah masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan mata pencahariannya. Komitmen Indonesia sangat jelas, yakni agar kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
“Oleh karena itu, kerjasama dengan Lembaga Audit menjadi sangat penting. Untuk pertama kalinya dalam sejarah G20, Supreme Audit Institutions dari negara-negara anggota G20 bertemu dan membahas bagaimana tema “recover stronger” dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang mendorong visi strategis ke depan dalam kerangka kerja untuk meningkatkan tata kelola di situasi pasca pandemi dan juga untuk mencapai target SDGs,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan secara daring pada acara Supreme Audit Institution (SAI) 20 Technical Meeting yang bertajuk “Indonesia’s G20 Presidency: Towards Resilient and Sustainable Governance”, Rabu (26/01).
Supreme Audit Institutions dapat memiliki dampak substansial dalam mengembangkan negara yang efektif, membangun demokrasi, dan yang paling penting adalah kepercayaan pada masyarakat, karena peran audit sebagai penguji kebijakan harus berusaha membawa dampak yang lebih besar untuk kepentingan publik, terutama untuk mencapai pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi.
Hal ini sejalan dengan tujuan global SAI untuk memainkan peran kunci dalam membuat perbedaan bagi kehidupan warga negara. Selanjutnya, SAI harus mengambil peran sebagai mitra Pemerintah dalam aspek memastikan dan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik, serta efektivitas program dan kebijakannya.