Kupang, RNC – Pemerintah Kota Kupang mengakui telah mendapatkan anggaran dalam 2 hari terakhir untuk melunasi utang senilai Rp41,8 miliar. Namun, belum memastikan seluruhnya terbayarkan.
Kepada RakyatNTT.com di Balai Kota, Rabu (28/12/2022), Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh menyampaikan Pemkot optimis untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah kegiatan fisik maupun nonfisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga di tahun 2022 ini.
Sayangnya, George tak menyebutkan nominal dana yang masuk ke kas daerah saat ini. Ia hanya menyebutkan tak ada tunggakan, karena Dana Alokasi Umum (DAU) terlambat masuk ke kas daerah. “Yang bilang tunggakan siapa, fakta kan terproses toh, bagaimana DAU belum masuk basong (kalian) bilang tunggakan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dalam proses keuangan daerah selama ini, pendapatan biasanya masuk ke kas daerah tepat di akhir tahun anggaran. “Sudah tidak perlu (menyebutkan) nilainya. Intinya semua kewajiban (utang) bisa terselesaikan,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten III Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally mengatakan, saat ini proses transfer dana ke kas daerah sedang berjalan. Namun, ia tak menjelaskan dari sumber mana saja Pemkot mendapatkan uang untuk membiayai kegiatan fisik dan nonfisik yang belum terbayarkan senilai Rp41,8 miliar tersebut. “Sementara diurus, dan Pak Penjabat juga sudah usaha maksimal,” katanya.
Di tempat yang sama, Asisten I Sekda Kota Kupang, Jefry Pelt mengatakan Pemkot optimis menyelesaikan sejumlah tunggakan pembayaran belanja. Bahkan, dari dana yang sudah ada dapat digunakan untuk membayar sejumlah proyek. Jika masih ada yang belum terbayar, maka akan menjadi utang bawaan di tahun anggaran selanjutnya.
“Saya yakin bisa (terbayar), walaupun tidak semua yah. Kan batas tahun anggaran sampai 31 Desember. Kalau pun dia tidak bisa terbayar semua, otomatis kan dia akan menjadi utang untuk dibawa ke tahun depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe menegaskan kepada Pemkot agar segera melunasi utang-utang yang ada dengan memaksimalkan koordinasi dengan Pemprov NTT dan Bank NTT. Sumber pendapatan yang belum masuk ke kas daerah antara lain dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov NTT dan deviden Bank NTT.
“Bangun koordinasi supaya bisa terselesaikan supaya jangan ada utang yang dibawa ke tahun anggaran 2023,” tegas Yeskiel.
(rnc04)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
Komentar