Jakarta, RNC – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan jumlah keanggotaan fraksi serta pimpinan pada 13 Komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-V DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (22/10/2024).
Rapat paripurna tersebut juga mengesahkan bidang dan mitra kerja dari 13 Komisi menyesuaikan dengan nomenklatur dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumlah Komisi pada DPR periode 2024-2029 bertambah dua dari sebelumnya hanya 11 Komisi.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn atau Dipo Nusantara menyatakan dirinya ditugaskan fraksi PKB untuk menempati Komisi XII dengan lingkup tugas di bidang energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan investasi.
“Mohon doa dan dukungan, semoga di Komisi yang baru ini saya mampu menjalankan tugas sebagai pembawa aspirasi rakyat”, ujar Dipo dalam keterangan persnya, Kamis (24/10/24).
Mantan Wakil Ketua Umum GP Ansor ini menjelaskan, keberadaan Komisi XII DPR RI sangat vital dalam melaksanakan tugas-tugas anggaran, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pembentukkan produk-produk legislasi, terutama dalam mendukung kebijakan swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat perekonomian serta kedaulatan bangsa Indonesia.
“Kita tentu mendukung target Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada energi dan hal ini bisa tercapai karena Indonesia punya banyak sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan serta membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ungkap Dipo.
Politisi Alumni Pascasarjana Universitas Padjadjaran ini menegaskan fokus utama untuk mencapai target swasembada energi harus dimulai dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan energi sehingga mampu mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Selain itu, perlu adanya langkah strategi untuk menarik investor yang memiliki teknologi canggih sehingga dapat mengolah sumber daya energi tersebut menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Saya mendorong pemerintah agar dapat membenahi ekosistem investasi khususnya di sektor energi terbarukan, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang menarik bagi investor,” terangnya.
Lebih lanjut, ia meyakini pemerintahan yang baru dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi kebijakan untuk mewujudkan target swasembada energi.
“Butuh kerja keras dan inovasi agar target swasembada energi tercapai dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat”, ungkapnya.
Terakhir, politisi berdarah Flores tersebut menerangkan bahwa Komisi XII juga akan menyoroti berbagai isu lokal, seperti pemanfaatan potensi Geotermal di Pulau Flores yang oleh Kementerian ESDM telah ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi (Geothermal Island) melalui SK Menteri ESDM No. 2268 K/MEM/2017. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pulau Flores menyimpan sumber daya panas bumi sebesar hampir 1.000 MW serta cadangan sebesar 402,5 MW.
“Potensi geotermal di Pulau Flores sebagai energi terbarukan luar biasa, namun perlu dikaji dengan baik sehingga tidak berisiko tinggi secara lingkungan dan mengancam ruang hidup warga sekitar”, tutupnya. (*/rnc)
