Kupang, RNC – Festival SMA/SMK se-Provinsi NTT yang digagas Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dengan tema “Pendidikan Swasta Mendukung Pembangunan Pariwisata sebagai Prime Mover Pembangunan Ekonomi NTT,” resmi digelar di Gedung DPD RI NTT, Kamis (7/11/2019). Dengan mengambil topik pariwisata, festival ini diisi lima jenis kegiatan di antaranya seminar pendidikan swasta, cerdas cermat Bahasa Inggris, pidato, tarian daerah NTT serta solo vokal lagu daerah dan nasional. Yang tampil dalam festival ini adalah 30 sekolah dari berbagai daerah. Event ini berlangsung selama tiga hari, yakni 7-9 November 2019.
Dalam sambutannya, Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo mengatakan festival ini adalah wujud partisipasi perguruan swasta untuk bersatu menyambut pembangunan pariwisata yang sementara digencarkan Pemerintah Provinsi NTT.
Ia menambahkan perlu adanya adaptasi masyarakat dalam mempersiapkan generasi mendatang demi menyikapi industri pariwisata di NTT. Oleh karena itu, BMPS bersama seluruh sekolah swastsa ingin membangun SDM unggul dengan perspektif pariwisata.
“Dengan adanya kegiatan ini kita secara bersama akan menunjukan kualitas sekolah-sekolah swasta dalam membangun SD Di mana lewat hal seperti menampilkan kemampuan berbahasa Inggris, dan konsep budaya dalam jenis kegiatan yang diperlombakan serta kita harus menunjukkan sekolah swasta yang makmur, dan kompeten,” kata Winston.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI NTT, Hilda Riwu Kore Manafe S.E M.M mengatakan, sebelum kegiatan festival ini dilaksanakan, ia telah meninjau kondisi dan keadaan SMA/SMK swasta dan telah mengetahui setiap problem yang dihadapi oleh pendidikan di Provinsi NTT. “Sekurang-kurangnya ada empat pokok yaitu, satu akses selama sarana prasarana, penataan bantuan peningkatan kesejahteraan guru honor, sistem PPBD harus menerima siswa baru masih dirasakan menguntungkan orang secara pribadi, serta sangat kurang akses beasiswa PIP dan lain sebagainya bagi siswa,” jelas Hilda.
Hilda juga menambahkan dirinya akan memberi perhatian khusus untuk pendidikan. Menurutnya, masih ada diskriminasi sekolah swasta. Akses terhadap sarana prasarana serta PPDB belum memenuhi kebutuhan. “Saya sangat peduli terhadap pendidikan di Provinsi NTT khususnya sekolah-sekolah swasta. Masih ada diskriminasi atau ketidakadilan terhadap sekolah swasta dari kebijakan Pemerintah baik pada tingkat kota, provinsi maupun nasional,” ungkapnya. (rnc04)
Komentar