oleh

Survei: Publik Tak Puas Penanganan Pengangguran-Kemiskinan akibat Corona

Sabun Herbal Cyrus

Jakarta, RNC – Lembaga Indo Barometer bekerja sama dengan Puslitbangdiklat RRI melakukan survei soal pengangguran dan kemiskinan imbas dari pandemi virus Corona (COVID-19). Salah satu hasil surveinya menunjukkan mayoritas publik tidak puas terhadap penanganan pengangguran dan kemiskinan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dari siaran pers yang diterima Selasa (26/5/2020), survei dilakukan pada 12-18 Mei 2020 di 7 provinsi besar di Indonesia yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Metode survei ini adalah quota and purposive sampling dengan margin of error 4,90% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini menunjukkan sebanyak 84,3% publik (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali) merasa tidak puas akan penanganan masalah pengangguran akibat pandemi Corona. Hanya 11,6% (gabungan sangat puas dan puas) merasa puas.

Berikut ini persepsi publik terhadap penanganan masalah pengangguran sebagai akibat wabah Corona oleh pemerintah Jokowi-Ma’ruf:

Sangat Puas: 0,3%
Puas: 11,3%
Tidak Puas: 73,5%
Tidak Puas Sama Sekali: 10,8%
Tidak Tahu/Tidak Jawab: 4,3%

Sejumlah alasan ketidakpuasan akan penanganan pengangguran oleh Jokowi-Ma’ruf imbas Corona diungkapkan publik. Dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dinilai mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), lalu sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), Kartu Pra Kerja belum efektif (11,2%), belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur (8,6%), banyak kasus PHK (8,1%), banyak perantau yang pulang kampung karena hilang pekerjaan (5,1%), hingga belum terasa bantuan pekerjaan dari pemerintah (7,6%).

Kemudian, alasan publik merasa puas akan penanganan pengangguran oleh Jokowi-Ma’ruf imbas Corona seperti program Kartu Pra Kerja bagus, namun pendaftaran sulit (32,8%), ada bantuan sosial untuk pengangguran (20,7%), ada program untuk mengatasi pengangguran (19%). Selain itu juga karena adanya bantuan pemerintah untuk PHK (8,6%) dan ada kelonggaran dari pemerintah untuk perusahaan (5,2%).

Survei ini juga menunjukkan ketidakpuasan publik akan penanganan masalah kemiskinan akibat Corona yang dilakukan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Ada 74,1% (gabungan tidak puas dan tidak puas sama sekali) yang merasa tidak puas. Hanya 23,6% (gabungan sangat puas dan puas) yang puas terhadap penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed