Kupang, RNC – Total anggaran yang bersumber dari APBN yang masuk ke Provinsi NTT pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp33,2 triliun. Penyerahan secara simbolis telah dilakukan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Aula Rumah Jabatan Gubernur Provinsi NTT, Kamis (2/12/2021).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 diserahkan secara simbolis kepada Perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi NTT.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Catur Widodo merincikan pada tahun 2022, alokasi dana APBN di lingkup Provinsi NTT sebesar Rp33.237.847.851.000. Jumlah ini terdiri dari alokasi anggaran DIPA Satuan Kerja sebesar Rp10.069.767.671.000,-, dan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp23.168.080.180.000,-.
Jumlah satuan kerja di wilayah Provinsi NTT yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN mencapai 600 satuan kerja. Total alokasi anggaran DIPA sebesar Rp10.069.767.671.000,-.
Jumlah ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3.376.946.610.000,- atau 33,5 persen dari total alokasi anggaran DIPA, Belanja Barang sebesar Rp3.606.483.703.000,- atau 35,8 persen dari total alokasi anggaran DIPA, Belanja Modal sebesar Rp3.066.906.908.000,- atau 30,5 persen dari total alokasi anggaran DIPA, dan Bantuan Sosial sebesar Rp19.430.450.000,- atau 0,2 persen dari total alokasi anggaran DIPA.
Selanjutnya, jumlah Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 untuk seluruh pemerintah daerah se-Provinsi NTT mencapai Rp23.168.080.180.000. Rinciannya, Dana Bagi Hasil sebesar Rp 280.409.950.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp 12.774.811.972.000, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 3.619.064.177.000, Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp 3.625.971.685.000, Dana Insentif Daerah sebesar Rp 62.310.041.000, dan Dana Desa sebesar Rp 2.805.512.355.000.
Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam arahannya meminta para bupati dan wali kota mempercepat vaksinasi, penanganan stunting, dan juga terkait dengan perizinan bagi para investor.
“Saya yakin bila vaksinasi kita bisa menjadi 80% maka itu artinya herd immunity dan daya tahan masyarakat kita sudah baik. Saya juga sudah koordinasikan dengan Sekda dan beberapa OPD bahwa mulai tanggal 21 Desember – 3 Januari itu seluruh daerah di NTT kita nyatakan level 3 untuk antisipasi penyebaran covid,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menyinggung soal penanganan malaria, terutama di daerah Sumba. “Kita ini bangga dengan pariwisata daerah kita dan jangan sampai pengunjung datang dan terganggu dengan wabah penyakit ini. Saya harapkan Bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat untuk seriusi masalah ini,” tegasnya.
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota untuk berusaha maksimal dalam menekan angka stunting. “Awal saya jadi Gubernur itu stunting di NTT berada pada di angka 42 % dan kini sudah di 20,90 %. Stunting ini juga jadi perhatian serius Bapak Presiden dan beliau mau stunting NTT berada pada angka 14% di tahun 2024. Harus kita seriusi dengan benar masalah stunting ini dan usahakan jangan ada lagi anak yang terlahir stunting pada tahun depan 2022 ini. Kita bermimpi untuk generasi menciptakan kita generasi hebat, sehat, kuat dan pintar,” ungkap Viktor.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten TTU dalam proses APBD tahun ini. “Saya lihat Kabupaten TTU ini yang terbaik untuk seluruh proses APBD tahun 2021 ini,” kata Viktor.
Gubernur VBL juga menjelaskan bahwa dalam mewujudkan pembangunan daerah selain melalui APBD juga harus dengan dukungan investor. “Tidak mungkin kita mau bertumbuh dengan APBD saja maka saya minta seluruh kepala daerah untuk desain invetasi dengan baik untuk sampai ada investor datang ke NTT dan proses perizinanya jangan lama dan berbelit-belit,” katanya.
(*/rnc)
