oleh

Terkait Pembebasan Lahan Proyek Jalan Matani, Kontraktor Serahkan ke Pemkab

Iklan Demokrat

Kupang, RNC – Pembangunan ruas jalan Matani di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang masih terhambat lantaran ada warga yang belum membebaskan lahannya untuk mendukung pelaksanaan proyek itu. Namun, kontraktor pelaksana yakni CV. Mater Suprapto tetap melanjutkan proses pengerjaan jalan.

Warga yang juga Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Anton Natun menyatakan bersedia menyerahkan lahannya, namun jika bangunannya dibongkar maka harus dibangun kembali. “Itu pelaksana (CV. Mater Suprapto) saya tunggu-tunggu juga tidak pernah bertemu dengan saya. Saya juga sudah sampaikan ke Kepala Dinas PU juga. Maunya dorang bagaimana, itu rumah bangun bukan pakai lompor atau daun. Bangun pakai uang, kira-kira bosong (kontraktor pelaksana) mau bagaimana?” kata Anton Natun yang dikonfimasi RakyatNTT.com, Kamis (7/9/2021).

Iklan Dimonium Air

Terkait hal itu, pimpinan CV. Mater Suprapto, Frengki Yapi menyampaikan pelaksanaan pekerjaan jalan sudah berjalan hingga 80% sesuai rencana. Untuk biaya ganti rugi maupun pembangunan kembali bangunan yang terimbas proyek tidak ada dalam perencanaan. Mereka bekerja sesuai dengan kontrak yang diberikan Dinas PUPR Kabupaten Kupang.

Ia menambahkan, sebagai pelaksana kontrak kerja, pihaknya tidak berurusan lagi dengan pendekatan kepada warga untuk melepaskan lahan maupun bangunan dan tanaman yang ada. Hal itu sudah menjadi kewenangan pemerintah dan telah disepakati pada saat sosialisasi ketika pekerjaan mau dimulai.

“Karena sudah di forum, dan di forum itu menyatakan jelas bahwa tidak ada masalah di lokasi Matani ini ruas jalan yang dikerjakan, jadi masyarakat semua merelakan,” ungkapnya.

Frengki menegaskan, dirinya tidak akan melakukan pertemuan bersama Anggota DPRD Anton Natun. Sebab kesepakatan itu adalah ranah pemerintah. Ia mengatakan CV. Mater Suprapto belum bisa mengerjakan ruas jalan sepanjang 20 meter yang berada di depan lahan milik Anton Natun. Frengki mengatakan semestinya Anton selaku wakil rakyat menerima untuk mengorbankan sedikit lahan maupun bangunan, sebab semua warga lainnya juga sudah merelakan lahan, bangunan pagar bahkan tanaman untuk pelebaran jalan. “Jadi terserah Pak Anton saja. Kalau dia tidak merelakan, dia buat surat penolakan, supaya saya serahkan ke Pemerintah Kabupaten Kupang,” imbuhnya. (rnc04)

Baca Juga:  Proyek Jalan Matani Masih Terkendala Hibah Lahan dari Anggota DPRD Kabupaten Kupang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed