oleh

TPP Nakes Rp1,3 Juta Sudah Disetujui Mendagri, tapi Tak Diakomodir DPRD

Kupang, RNC – Polemik tambahan penghasilan pegawai (TPP) tenaga kesehatan (Nakes) di Pemkot Kupang terjadi ketika kenaikan TPP Rp1.350.000 tidak diakomodir dalam APBD Perubahan tahun 2022. Padahal, TPP ini sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Ditemui RakyatNTT.com, Kamis (3/11/2022), Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Pauto Wirawan Neno menjelaskan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota Kupang pada 13 Juni 2022 oleh Wali Kota, Jefri Riwu Kore, Perwali Nomor 22 sudah melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan sudah disetujui untuk pembayaran TPP sebesar Rp1.350.000.

Landasan yang digunakan Pemkot saat itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 58 dalam PP tersebut menyebutkan Pemerintah daerah bisa memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil dalam hal ini ASN dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Sedangkan untuk memberikan tambahan penghasilan haruslah memperhatikan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif. Khusus di Kota Kupang, Mendagri hanya memberikan rekomendasi pada beban kerja dan prestasi kerja seorang ASN.

“Kata dan atau ini bisa pilihan, dan alternatif dan bisa komulatif. Khusus kita di Kota Kupang sesuai hasil koordinasi dengan Mendagri, kita tetapkan itu berdasarkan beban kerja, prestasi kerja. Profesi tidak masuk,” ungkap Pauto.

Kemudian dijelaskan, diatur dalam pasal 58 bahwa jika belum ada peraturan pemerintah berkaitan dengan TPP, maka Kepala Daerah atau Wali Kota bisa memberikan tambahan penghasilan kepada ASN setelah mendapat persetujuan Mendagri. Dan Perwali yang mengatur TPP ini pun sudah disetujui pihak Kemendagri.

Selanjutnya, terkait para Nakes yang tidak mendapatkan TPP Rp1.350.000 sesuai Perwali 22 Tahun 2022, dijelaskan pada Bab III Pasal 11 ayat 5, dalam hal persediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga:  Konflik Internal Fraksi NasDem Memanas saat Sidang APBD Perubahan Kota Kupang

Pauto menerangkan bahwa TPP yang diterima para ASN di lingkup Pemkot juga mengalami hal yang sama. Untuk tahun 2022 ini TPP hanya diterima 9 bulan. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang kurang.

Sementara untuk besaran Rp1.350.000 tidak diberikan karena menunggu pembahasan APBD Perubahan 2022 pada September di DPRD untuk mengubah nilai Rp600.000 ke Rp1.350.000. Namun, hingga hasil evaluasi APBD Perubahan keluar, justru terjadi pengurangan angka, yakni menjadi Rp600.000 per bulan untuk setiap Nakes.

“Berdasarkan hasil evaluasi gubernur Perubahan APBD dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022, di situ khusus untuk pos anggaran terkait dengan TPP ini tidak mengalami penambahan. Yang terjadi ini justru pengurangan dan kalau pengurangan tidak mungkin bisa membayar Rp1.350.000,” jelas Pauto.

Sekedar tahu, Perwali Nomor 22 Tahun 2022 diterbitkan untuk menggantikan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 yang diketahui belum melalui proses verifikasi di Kementerian Dalam Negeri. (rnc04)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *