Kupang, RNC – Pemerintah Provinsi NTT mengaku akan menerima masukan Komite Warisan Dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) terkait pembangunan Taman Nasional Komodo sambil berkoordinasi dengan Pusat.
“Tentunya pemerintah pusat dan Pemprov NTT menerima masukan khususnya dari UNESCO,” ucap Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, dalam keterangan pada Selasa (3/8/2021).
Pihaknya pun akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dijelaskan Marius, proyek pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berlangsung di Kawasan Taman Nasional Komodo khususnya Pulau Rinca, tujuannya untuk menata kembali secara keseluruhan Taman Nasional Komodo, termasuk Pulau Rinca.
“Status Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia yang diberikan oleh UNESCO, dan sejak tahun 2012 menjadi salah satu tujuh keajaiban dunia betul-betul tertata dengan baik,” kata Marius.
Ia pun mengklaim Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengapresiasi pembicaraan dalam pertemuan UNESCO itu karena mencerminkan perhatian dunia terhadap kawasan yang terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, itu.
Sebelumnya dokumen pertemuan Komite Warisan Dunia Unesco memperlihatkan permintaan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo khususnya Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Proyek infrastruktur yang dimulai sejak 2020 tersebut dilakukan demi menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super premium.
Sejumlah bangunan beton di kawasan konservasi yang menjadi habitat hewan purba pun dibangun.
UNESCO khawatir pembangunan proyek pariwisata dalam skala luas akan mengancam kelestarian ekosistem dan konservasi satwa langka komodo.
(rnc)
