Kupang, RNC - Di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang penuh tantangan, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT) atau Bank NTT kembali mencatatkan kinerja positif.
Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang terus membaik, dimana Bank NTT berhasil menekan rasio kredit macet hingga 2,6 persen.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, menyampaikan capaian tersebut usai mengikuti rapat bersama DPRD NTT, Rabu (23/4/2026).
Landu Praing menyebutkan, pembenahan internal yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir, khususnya terkait dengan kredit bermasalah, membawa hasil positif. NPL KUR Mikro yang sebelumnya hampir mencapai 5 persen, kini berhasil ditekan hingga 2,6 persen.
“Kemarin kita sudah lakukan pembenahan, sehingga NPL KUR Mikro dari pemerintah saat ini di angka 2,6 persen. Artinya, ada kebijakan yang kami lakukan sehingga angkanya ini turun,” ujarnya.
Yohanis Landu Praing berharap penurunan NPL bisa membuka peluang Bank NTT mendapatkan kembali kuota penyaluran KUR dari pemeirntah pusat untuk pelaku UMKM di NTT.
“Kita harap dua atau tiga bulan ke depan kita sudah dapat kuota untuk penyaluran KUR UMKM,” jelasnya.
Menurutnya, jika tren penurunan NPL dapat dipertahankan selama dua hingga tiga bulan ke depan, Bank NTT optimistis dapat memperoleh kuota penyaluran KUR UMKM hingga Rp1 triliun.
“Kalau angkanya stabil atau terus turun, maka kuota itu pasti kita dapat. Tapi selama tiga bulan ini kita harus jaga agar NPL-nya tidak naik lagi,” ungkapnya.
Selain penyaluran KUR, Bank NTT juga tengah fokus pada digitalisasi untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Sekarang kan semuanya digitalisasi, karena itu salah satu sumber untuk menaikkan PAD, baik sektor pajak maupun lainnya. Memang kita arahnya ke sana semua,” terangnya.
Bank NTT juga tetap berkomitmen untuk mendukung visi-misi kepala daerah NTT, terutama terkait penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami dukung visi misi gubernur, walikota, dan para bupati. Ini kan terkait dengan kesejahteraan, itu yang paling penting,” ungkapnya.
Ditanyai soal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Yohanis Landu Praing mengaku masih menunggu arahan resmi dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).
“Kalau soal RUPS, kita tunggu arahan dari pak gubernur,” pungkasnya. (rnc)
