Jakarta, RNC – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara mendadak menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk membatalkan rencana ikut retreat kepala daerah di Akmil Magelang 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu resmi dikeluarkan Megawati menyusul penahanan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepada daerah dan wakil kepala daerah PDIP, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut, seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025. Total ada 112 kepala daerah dan 48 wakil kepala daerah dari PDIP yang menang pada Pilkada serentak 2024. Rinciannya, delapan tingkat provinsi, dan 152 tingkat kabupaten/kota.
Untuk NTT sendiri tercatat ada 5 orang yang merupakan kader murni PDIP, yakni Dominikus Minggu Mere (Wakil Bupati Ende), Herrybertus G. L. Nabit (Bupati Manggarai), Simplisius Donatus (Bupati Nagekeo), Dominikus Alphawan Rangga Kaka (Wakil Bupati Sumba Barat Daya) dan Krisman Bernard Riwu Kore (Bupati Sabu Raijua).
Ditunggu Sampai Pukul 15.00 WIB
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto masih menunggu para kepala daerah PDIP hingga pukul 15.00 WIB, hari ini, untuk memastikan kehadiran mereka dalam acara retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
“Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00, nah sekarang ini jam 11.33, sebelum Jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” kata Bima di Media Center Magelang Retreat, Jumat (21/2).
Kehadiran para kepala daerah PDIP dalam acara retreat jadi spekulasi setelah keluar instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda keberangkatan ke retreat kepala daerah di Magelang.
Bima berkata Kementerian Dalam Negeri akan memberikan pernyataan resmi setelah pukul 15.00 WIB, terkait sikap pemerintah terhadap para kepala daerah yang tidak hadir.
“Setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” lanjut Bima. (*/cnn/rnc)
Ikuti berita terkini dan terlengkap di WhatsApp Group RakyatNTT.com
