Suap Archives - Rakyat NTT

KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka, Diduga Terima Rp 800 Juta

Headline, Hukrim|23 September 2022

Jakarta, RNC – KPK menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati, sebagai tersangka terkait suap pengurusan perkara di MA. KPK menyebut Sudrajad Dimyati menerima duit sebesar Rp 800

Korupsi

Jadi Tersangka Korupsi, Kekayaan Bupati Mardani Maming Capai Rp44 Miliar

Hukrim|28 July 2022

Jakarta, RNC – Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK Mardani Maming mempunyai harta kekayaan sebesar Rp44

2019 03 04 18 52 10 6827344cb65b5c99fbcd69d97bc02b6f

Korupsi

Petinggi Demokrat Andi Arief Akui Terima Rp 50 Juta dari Bupati PPU

Headline, Hukrim|20 July 2022

Jakarta, RNC – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas’ud. Ada 2 kali

walikota ambon richard louhennapessy mengenakan rompi tahanan kpk usai 220513231430 888

Korupsi

Terima Suap Izin 20 Minimarket, Wali Kota Ambon Ditahan KPK

Headline, Hukrim|14 May 2022

Jakarta, RNC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy. Richard ditahan usai dijemput paksa dan diperiksa intensif sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan pembangunan cabang

Dugaan Korupsi

Balas Pernyataan BKH, Jubir KPK: Perkara Masih Diusut, Jangan Berasumsi Dini

Hukrim, Nasional|29 March 2022

Jakarta, RNC – Dugaan aliran uang dari Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud menuju Partai Demokrat ditepis Waketum Partai Demokrat Benny K Harman (BKH). Namun KPK meminta agar

Kasus Suap Pertambangan

Tak Penuhi Panggilan Penyidik, KPK akan Lacak Mekeng di Luar Negeri

Hukrim, Nasional|13 September 2019

Jakarta, RNC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melacak keberadaan Melchias Markus Mekeng yang diduga saat ini berada di luar negeri. Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu mangkir dari panggilan