oleh

Gubernur dan DPRD NTT Diminta Bertanggungjawab atas Derita Warga Besipae

Kupang, RNC – Persoalan lahan seluas 3.780 hektar yang diklaim Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Besipae, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terus diteriakkan. Puluhan aktivis, mahasiswa dan warga Besipae turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur NTT. Jumat(28/10/2022) siang.

Mereka meminta tanggungjawab Pemerintah atas derita yang dialami puluhan jiwa pasca pembongkaran rumah milik warga oleh Pemprov NTT.

Pantauan RakyatNTT.com, massa aksi lebih awal melakukan demo di depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT. Sejumlah orator bergantian menyampaikan aspirasi tentang tindakan Pemprov yang mengklaim lahan tersebut dan mengakibatkan penggusuran 19 rumah warga di Besipae. Mereka menilai Gubernur Viktor Laiskodat hanya mengutamakan proyek dan mengabaikan rekomemdasi Komnas HAM untuk mengindentifikasi batas-batas di atas lahan 3.780 hektar tersebut.

banner BI FAST

Massa kemudian menggelar aksi di Kantor DPRD NTT. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi  Solidaritas Besipae ini, mendesak Ketua DPRD, Emelia Nomleni dan para anggota DPRD lainnya untuk ikut bertanggungjawab. Sayangnya, tak ada satu pun anggota DPRD yang berada di kantor. Para anggota DPRD sedang bertugas di luar daerah.

Pada spanduk yang dibawa massa aksi bertuliskan “STOP RAMPAS TANAH RAKYAT. #SAVE PUBABU.”

Diwawancarai RakyatNTT.com, Koordinator Aliansi Solidaritas Besipae, Fadli Anetong menyampaikan bahwa hingga kini Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat tidak bertanggungjawab atas tindakan pembongkaran 19 rumah milik 91 jiwa di Besipae. Padahal, ada rekomendasi dari Komnas HAM tentang persoalan lahan Besipae harus dituntaskan dengan memastikan secara bersama dengan masyarakat terhadap batas-batas lahan 3.780 hektar.

Sikap Pemprov dengan melakukan pembongkaran pada Kamis (20/10/2022) lalu tanpa mengikuti rekomendasi Komnas HAM secara langsung telah membawa derita bagi 91 orang yang di dalamnya terdapat anak-anak dan bayi. Pemprov sebaliknya meminta para warga di Besipae melayangkan gugatan secara hukum.

Baca Juga:  Kunjungi TTS, Gubernur VBL Minta Gereja Berpartisipasi Perangi Stunting

“Sejauh ini tidak ada tindaklanjut dari Pemprov, pertanggungjawaban atas barang-barang yang hilang, intimidasi dan teror  hari ini tidak ada tanggung jawab dari Pemprov,” jelasnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan bahwa hingga kini Pemprov NTT tak mampu menunjukkan sertifikat 001 2013 soal lahan 3.780 hektar tersebut. Disinyalir luas lahan itu berbeda dari sketsa. “Jangan menggunakan hak dia sebagai Gubernur, kemudian semena-mena terus mengintimidasi lewat profesor-profesor premannya dia,” ucapnya.

Sementara itu, terhadap DPRD lebih khusus Ketua Emilia Nomleni dan Wakilnya, Inche Sayuna dan puluhan dewan lainnya, Fadli mengatakan para legislator harus bertanggungjawab atas persoalan itu lantaran saat ini masyarakat di Besipae sudah hidup dalam penderitaan akibat ulah Pemprov.

Bahkan, dengan tidak adanya respon dari DPRD NTT atas persoalan Besipae akhir-akhir ini, aliansi yang di dalammnya terdapat warga Pubabu menyayangkan eksistensi lembaga legislatif. Apalagi, di dalamnya terdapat perwakilan dari Kabupaten TTS. “Kami datang ke DPRD ini untuk meminta agar bisa ikut terlibat, karena sampai sekarang tidak ada respon dari DPRD,” pungkasnya.

Aksi damai itu diakhiri karena Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat tak berkesempatan menerima para pendemo karena ada agenda lain. Sedangkan puluhan anggota dewan pun tak ada di Kantor DPRD karena sedang menjalankan tugas di luar daerah.  Namun dipastikan pada Senin (31/10/2022) nanti aksi jilid II akan dilakukan Aliansi Solidaritas Besipae.

 (rnc04)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *