Jakarta, RNC – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta aparat TNI/Polri untuk bersinergi mengamankan hari pencoblosan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Termasuk juga bersinergi dengan penyelenggara pemilu, Satpol PP dan Linmas di masing-masing daerah.
Dia berpesan agar pilkada pekan depan bebas dari berbagai gangguan. Mulai dari gangguan konvensional sampai politik uang seperti serangan fajar.
“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, money politic, serangan fajar dan lain-lain. Kawal tahapan dari mulai pengangkutan kotak suara, pencoblosan, perhitungan suara, sampai pengamanan setelah pemungutan suara,” katanya dikutip dari rilis Puspen Kemendagri, Jumat (4/12/2020) seperti dilansir dari Okezone.com.
BACA JUGA: Peduli Masa Depan Anak Muda, Paket IE RAI Bekali Ilmu Digital Marketing
Dia juga mengimbau agar TNI/Polri selalu menggunakan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan kekerasan dalam meredam konflik yang terjadi selama pilkada.
“Jangan langsung mengambil tindakan kekerasan, gunakan cara persuasif. Kalau terjadi pelanggaran gunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancamannya,” tegasnya.
Lebih lanjut dia juga meminta agar di masa kampanye yang tersisa dua hari lagi tidak terjadi kerumunan massa ataupun konflik. Setelah kampanye selesai akan dilanjutkan dengan masa tenang.
Dia menekankan agar pada massa tenang pilkada tidak boleh ada kegiatan kampanye apapun. “Tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Terjadi pembersihan semua alat peraga, spanduk, baliho yang menampilkan pasangan-pasangan calon. Semua sudah harus bersih. Dan tanggal 9 (Desember) nanti kita akan memasuki tahapan inti yaitu pelaksanaan pemungutan suara,” pungkasnya.
(*/okz/rnc)
