oleh

DPD Demokrat NTT Datangi Kanwil Kemenkumham Serahkan Dokumen AD/ART

Iklan Covid Walikota Kupang

Kupang, RNC – Pengurus DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perwakilan wilayah Nusa Tenggara Timur, Senin (8/3/2021) guna menyerahkan dokumen AD/ART Partai Demokrat dan Surat keputusan (SK) dan kepengurusan sesuai hasil kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 di bawah kepemimpinan AHY.

Selain itu, para pengurus Demokrat NTT berkoordinasi terkait kepengurusan yang sah di NTT di bawah kepemimpinan Jefri Riwu Kore. Para pengurus Demokrat NTT juga menyatakan menolak pengesahan dan atau pendaftaran berkas apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa yang dilakukan di Sumut beberapa hari lalu.

Iklan Dimonium Air

“Mewakili Ketua DPD Demokrat NTT bapak Jefri Riwu Kore dan seluruh pengurus DPD Demokrat NTT, kami diutus untuk datang mengunjungi Kemenkumham Perwakilan NTT untuk menyerahkan SK serta AD/RT Partai Demokrat serta melakukan konsultasi, setelah terjadi KLB di Sumut beberapa waktu lalu,” pengurus DPD Partai Demokrat NTT, Stefanus Mira Mangngi.

“Sebagai mitra terdekat partai politik, kami menyampaikan beberapa hal pada Kemenkumham, terutama mengenai kepengurusan yang sah Demokrat wilayah NTT,” pungkasnya.

BACA JUGA: Pengamat: Permalukan Istana, KSP Moeldoko Mestinya Dipecat secara Tidak Hormat

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, rombongan pengurus DPD Partai Demokrat NTT diterima Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Yunus Bureni, SH.,M.Hum.

Mengawali pertemuan tersebut, Yunus menyampaikan salam hangat dari Kepala Kantor Wilayan yang tidak dapat bertemu secara langsung karena ada kegiatan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, Yunus mempersilakan perwakilan DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan maksud kunjungannya.

Menanggapi penyampaian maksud tersebut, Yunus menyatakan bahwa pada prinsipnya, sebagai instasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Kanwil Kementerian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melayani seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur tanpa ada diskriminasi.

Lebih lanjut, katanya, siapa saja yang datang ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT akan dilayani dengan baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan SOP yang ada. Walau pun demikian, sebagai instansi vertikal yang melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah, tentu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, pelayanan publik yang diselenggarakan tentu sesuai dengan kewenangan Kantor Wilayah.

Yunus menambahkan bahwa dokumen yang diserahkan merupakan bagian dari surat masuk sehingga setelah diterima akan diproses sesuai sistem surat menyurat, yakni melalui bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Perlengkapan.

Terkait dengan KLB Partai Demokrat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT tidak memiliki kewenangan. Jika berpijak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka persoalan Partai Demokrat adalah masalah internal partai. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU tersebut, maka permasalahan Parpol diselesaikan melalui mahkamah Partai Politik. Selanjutnya dalam Pasal 33 UU tersebut, apabila persoalan tidak terselesaikan, maka dapat menggunakan proses peradilan umum untuk penyelesaian permasalahan dimaksud.

Menutup pertemuan tersebut, Yunus menegaskan bahwa pada prinsipnya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Mengenai hal di luar kewenangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT, silakan menggunakan mekanisme normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed