Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Dinsos Sosialisasi JKN KIS di Rote Ndao

Rotedibaca 181 kali

Ba’a, RNC – Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rote Ndao mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) bagi keluarga miskin kepada Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa se-Kecamatan Pantai Baru. Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Camat Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Rabu (20/4/2022) lalu.

Pantauan RakyatNTT.com, bertindak sebagai pemateri Kepala Dinas Sosial, Fery Haning, dan Kepala BPJS Kesehatan Rote Ndao, Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, BPD/LPM Se-Kecamatan Pantai Baru. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Simonika Sirituka. Turut hadir Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pantai Baru sekaligus sebagai moderator.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Simonika Sirituka, mengatakan pihaknya mendapat dukungan dari Dinas Sosial untuk sosialisasi JKN KIS, karena ada segmen bantuan dari pemerintah. Namun masih terkendala validasi data, sehingga masyarakat (keluarga miskin) merasa belum terdata dalam program JKN KIS. Padahal validasi di tingkat desa yang belum benar-benar valid. Oleh karena itu, kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan sosialisasi untuk memastikan tersosialisasinya manfaat program JKN.

Tujuan sosialisasi ini yaitu para kepala desa/lurah dan perangkat desa dapat menyampaikan kepada warganya apabila data mereka belum valid dan belum ada JKN maka segera melakukan update data untuk mendaftarkan diri atau mendapatkan hak jaminan.

Ia mengharapkan pihak pemerintah desa segera melakukan percepatan validasi data, sehingga kuota yang disiapkan pemerintah pusat bisa terpenuhi.

Kadis Sosial, Fery Haning mengatakan sasaran sosialisasi ini adalah Kepala Desa/Lurah berserta perangkat desa. Tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar data mereka dapat divalidasi serta di-update, sehingga masyarakat keluarga miskin bisa mendapatkan hak-haknya.

“Jika masyarakat itu tidak terdata di DTKS, maka masyarakat itu tidak dapat bantuan sosial dari pemerintah, karena dasar pemberian bantuan sosial itu DTKS,” kata Fery.

Menurutnya, atas keprihatinan tersebut maka pihaknya hadir di tiap kecamatan untuk melakukan sosialisasi. Harapannya kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan yang hadir dapat menjadi corong informasi, sehingga data bisa akurat.

Lebih lanjut disampaikan, sosialisasi bersama BPJS Kesehatan dilaksanakan di 11 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao.

(rnc12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 comments

  1. Saya kemarin buat kis mandiri karena sy mw melahirkan secara SC kami seklrga masuk kelas 3.tp sekarang kami ada tunggakan di bpjs 5 bln karena beban klrg banyk kami blm bs membayar aoa kami bisa pindah kiss ke pemerintah yg gratis karena kami tdk sanggup vyr kuss.tolong masukannya atas perhatiannya sy ucapkan terima kasih