Kupang, RNC – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden RI. Informasi ini pun ramai diperbincangkan masyarakat NTT beberapa hari terakhir.
Menanggapi ini, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi mengatakan Gubernur VBL mengundurkan diri hanya secara administrasi. Pasalnya, sesuai aturan, kepala daerah yang ingin maju sebagai calon legislatif wajib mengundurkan diri.
“Mengapa Pak Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengundurkan diri kok pada ribut. Ini kan lucu. Karena sebenarnya pak gubernur NTT mengundurkan diri secara administrasi saja,” jelasnya, Sabtu (24/6/2023).
Ia mengatakan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri dari jabatan. “Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengundurkan diri dari jabatannya itu hanya secara administrasi, sedangkan fisiknya itu nanti pada saat pencermatan selesai,” ujar Josef Nae Soi.
“Pencermatan kan bulan November sedangkan kami paket Victory-Joss akan sama-sama selesai pada 5 September 2023 mendatang,” tambahnya.
Josef Nae Soi membenarkan bahwa sudah ada pengajuan surat ke Mendagri bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mengundurkan diri baik sebagai kepala daerah, maupun wakil.
Ia menerangkan, pengajuan surat pengunduran diri sudah sesuai UU dan itu hanya secara administrasi. Kalau dulu UU Pemilu belum direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka benar langsung mengundurkan diri saat pendaftaran. Tetapi sudah disempurnakan oleh MK bahwa pengunduran diri oleh kepala daerah saat penetapan daftar calon tetap (DCT).
Karena KPU akan mengeluarkan keputusan bahwa setiap calon yang sebelumnya menjabat kepala daerah harus mengundurkan diri paling lama pada saat pencermatan. Sedangkan pencermatan baru dilakukan bulan November 2023. Sedangkan ia bersama VBL atau paket Victory-Joss akan selesai masa kepemimpinan pada 5 September nanti.
“Jadi orang-orang yang ribut terkait gubernur NTT yang mundur secara administrasi ini mengertinya sepotong-sepotong,” ucap politisi Golkar ini.
“Kan memang secara administrasi mestinya mengajukan surat dan harus dilampirkan. Maka baca aturan mainnya karena harus dilakukan sejak tanggal 1 Februari hingga 14 Mei,” tutup Josef Nae Soi. (*/dig/rnc)
Editor: Semy Rudyard H. Balukh
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
