Kupang, RNC – Sebanyak 330 tenaga kependidikan berstatus honorer dengan SK Kepala Sekolah tidak lolos administrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II. Mereka pun meminta Pemkot dan DPRD mengeluarkan kebijakan agar mereka bisa mengikuti seleksi PPPK.
Pantauan RakyatNTT.com, Jumat (21/2/2025), puluhan honorer dari sejumlah sekolah (SD dan SMP) mendatangi gedung DPRD Kota Kupang. Mereka bertemu dengan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Benyamin Moses Mandala dan beberapa Anggota Komisi I.
Salah satu honorer, Yerri Kolimon menyampaikan, dirinya bersama ratusan honorer lainnya mengeluhkan hasil seleksi administrasi yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat administrasi untuk seleksi PPPK Tahap II. Padahal berbagai dokumen yang dijadikan syarat sudah dipenuhi.
Sebelumnya para tenaga kependidikan yang tidak memenuhi syarat administrasi ini sudah meminta penjelasan tentang alasan mereka tak memenuhi syarat di Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Kupang. Namun BKPPD meminta mereka membuat surat sanggahan dan diunggah melalui sistem yang disediakan BKN paling lambat Jumat (21/2) pukul 23.59 Wita malam ini.
“Nah, yang kami minta ini adalah sanggahan karena apa? Kami tidak diberikan penjelasan. Kita mau sanggah ini sanggah apa? Karena surat-surat kami sama dengan teman yang lain yang syarat administrasinya lolos seleksi Tahap II,” ungkap Yerri.
Ia juga mengatakan, mereka mendatangi DPRD untuk meminta perhatian DPRD atas masalah seleksi PPPK Tahap II yang tidak bisa diakses secara oleh mereka. “Tadi kami sudah bertemu dengan Komisi I dan ada penjelasan bahwa harus ada Komisi IV juga, sehingga ini kami harapkan ada kebijakan untuk kami,” ucapnya.
Yerri berharap Pemerintah Kota Kupang bersama DPRD bisa memberikan solusi atau kebijakan agar dirinya bersama para honorer lainnya bisa mendapat kesempatan mengikuti seleksi PPPK tahap II. “Ada yang syarat administrasi sama dengan kami, tapi dia tetap bisa lolos dalam seleksi administrasi. Nah, kami juga harapkan untuk hal yang sama,” katanya.
Terkait ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Benyamin Moses Mandala mengatakan, ia sudah mendengarkan keluhan para honorer tersebut. Total ada 330 orang yang tidak bisa memenuhi syarat administrasi.
Namun, menurutnya, keputusan tak bisa diambil oleh Komisi I, sebab polemik tersebut harus dibahas bersama Komisi IV. Pasalnya, terdapat satu syarat administrasi yang mungkin saja menjadi polemik sehingga tidak memenuhi syarat, yakni surat pengangkatan sebagai honorer yang diterbitkan kepala sekolah tempat para honorer mengajar.
“Dengan berbagai perbincangan itu, kami tidak bisa memutuskan banyak. Kami hanya meminta untuk lakukan sanggahan saja sesuai prosedur yang ada dan ini juga harus dengan Komisi IV atau rapat gabungan komisi nanti,” pungkasnya. (rnc04)
Ikuti berita terkini dan terlengkap di WhatsApp Group RakyatNTT.com
