oleh

Tarif TNK Tetap Naik, Pelaku Pariwisata Sepakat Lockdown

Kupang, RNC – Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat tetap memastikan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK). Tidak akan ditunda atau dibatalkan. Hal ini disampaikan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Zeth Sony Libing, Sabtu (30/7/2022) malam.

Dikonfirmasi RakyatNTT.com via telepon, Zeth mengatakan, dalam arahan Gubernur Victor Laiskodat, tarif masuk TNK sebesar Rp 3,75 juta, tetap diberlakukan mulai 1 Agustus 2022. “Pemprov NTT tetap menghargai aspirasi masyarakat yang melakukan demonstrasi penolakan kenaikan tarif. Namun, sebagai upaya keberlangsungan Komodo dan ekosistem di TNK, maka kebijakan menaikan tarif masuk di Pulau Komodo dan Padar, tetap dilakukan,” tandas Zeth.

banner BI FAST

Dikatakannya, pemerintah menghargai aspirasi masyarakat. Tapi sebaliknya, masyarakat juga harus memahami apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya konservasi, dan untuk pariwisata yang berkelanjutan. “Tarif karcis masuk sudah mengakomodir usaha ekonomi masyarakat lokal. Hasil UMKM masyarakat akan dibeli PT. Flobamor sebagai souvenir bagi tamu yang datang,” kata Zeth.

Kebijakan ini tambahnya, akan memberikan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah untuk Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat. “Kebijakan ini sudah memuat konservasi, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengolahan sampah, kemudian monitoring dan pengawasan, dan juga PAD bagi Pemprov NTT dan Pemkab Mabar,” pungkasnya.

* Sepakat Lockdown
Sementara dari Labuan Bajo dilaporkan, para pelaku pariwisata di daerah itu sepakat menutup seluruh akses wisata selama satu bulan, mulai 1 – 31 Agustus 2022. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan tarif masuk ke TNK. Kesepakatan itu dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis, dan ditandatangani 24 asosiasi pariwisata yang ada di Labuan Bajo, Sabtu (30/7/2022).

Sebagaimana dikutip media ini, isi perjanjian itu menyepakati beberapa hal.

Baca Juga:  Uskup Ruteng: Pariwisata Milik Bersama, Bukan Cuma Orang Berduit

1. Asosiasi Penyedia Jasa Pariwisata di Labuan Bajo dan setiap Pelaku Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, menyepakati keputusan bersama sebagai bentuk aksi protes terhadap kebijakan otoriter dari pemerintah, terkait kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang diberlakukan per 1 Agustus 2022. Asosiasi pariwisata bersepakat menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di kepulauan Taman Nasional, dan di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, mulai tanggal 1 – 31 Agustus 2022.

2. Asosiasi pariwisata menyadari konsekuensi dari kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yang dimonopoli PT. FLOBAMOR, sehingga menyebabkan kemiskinkan seluruh pelaku pariwisata, serta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Asosiasi pariwisata dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyepakati komitmen pemberhentian semua aktivitas pelayan jasa pariwisata di Manggarai Barat yang akan dimulai tanggal 1 – 31 Agustus 2022.

3. Atas dasar musyawarah mufakat per tanggal 30 Juli 2022, asosiasi pariwisata tunduk dan patuh serta siap menerima segala konsekuensi yang telah disepakati. Apabila ada pelaku pariwisata perorangan maupun perusahaan yang melanggar komitmen bersama tersebut, siap menerima sanksi dan konsekuensi, diantaranya : pemilik kapal wisata, pemilik penyedia jasa transportasi darat, pemilik restoran, pemilik hotel, fotografer, guide, dan pelaku usaha kuliner, akan diberi sanksi tegas.

4. Demi menjamin kepastian hukum dan perjanijian tersebut, asosiasi pariwisata dan seluruh pelayan pariwisata sepakat membuat perjanjian, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut;

Dalam pasal pertama disebutkan jangka waktu perjanjian berlaku efektif sejak perjanjian itu ditandatangani, dan diterima seluruh asosiasi dan pelayan pariwisata tanggal 1 – 31 Agustus 2022.

Dalam pasal 2 dimasukkan sanksi apabila ada di antara asosiasi pariwisata yang melanggar perjanjian, yakni jika dalam jangka waktu tertentu asosiasi dan pelayan pariwisata melanggar kesepakatan tersebut, maka bersedia untuk dibakar apapun bentuk fasilitasnya.

Baca Juga:  Berbagai Lomba Semarakkan Konas FK-PKB PGI XV

Lalu, poin terakhir dari nota kesepahaman sebagaimana yang tertulis di atas bersifat mengikat dan tidak memilik konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. (rnc04/rnc29)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed