oleh

Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan/Rumput Laut untuk Siapa dan Milik Siapa?

Oleh Erasmus Frans Mandato

Pendiri Yayasan Fatuovak, Kabupaten Rote Ndao

banner BI FAST

 

POTENSI Perikanan dan kelautan yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keunggulan kompetitif regional dan internasional secara geografis dengan kepulauan yang membentang dengan jumlah pulau 1.192 luas  47.349,9 kilometer persegi.  Daratan yang luas ini berada di antara dan diapit perairan/lautan dengan luas 200.000 kilometer persegi. Potensi perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan, pariwisata dan konservasi. Ketiga cara eksploitasi ini memiliki kaitan mutlak sebagiamana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­-besar kemakmuran rakyat dan pada ayat ke-4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pemerintah Republik Indonesia selaku Penyelenggara Negara telah, sedang dan akan berusaha  maksimal menerapkan inovasi lewat Undang-undang, peraturan pelaksana serta kebijakan ikutan sekalipun, yang harus selaras dengan Konstitusi dan sumber Hukum Tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menata pelayanan di berbagai bidang dengan tujuan  mendapatkan formula yang efektif dan efisien, dijadikan parameter mengatur pengelolaan sumber daya yang pemanfaatanya oleh masyarakat, pengusaha dan sektor lain dengan tujuan utama adalah meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkeberlanjutan. Hal ini sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional dan diikuti daerah provinsi, kabupaten/kota.

Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Penjelasan Umum Poin (8): Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkingan Perairan. Poin (9) Menyebutkan Jenis Ikan adalah Ikan Bersirip (pisces), udang, rajungan, kepiting dan sebangsa (crustacean), Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsa (mollusca), Ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterate): tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata): kodok dan bangsanya (amphibian): buaya, penyu, kura-kura, biawak ular laut dan sebangsanya; (reptilian); paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsa (mamalia), rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae), dan biota prairan lainya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas semuanya termasuk bagian-bagian ikan yang dilindungi.

Mendasari Peraturan Gubernur yang diharapkan  sejalan dengan Falsafah Negara dan Tujuan dan Rencana pembangunan Nasional, dari pihak Pemerintah dalam hal ini Pemprov NTT, proses perumusan Peraturan Gubernur tersebut di atas sudah selayaknya mendapat kajian yang objektif dan komprehensif. Pada konsideran menimbang huruf a. bahwa tata niaga komoditas hasil perikanan telah diatur sebelumnya dengan PERGUB NTT Nomor: 118 Tahun 2019 tentang Tata Niaga Komuditas hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagaimana telah diubah dengan PERGUB NTT Nomor: 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PERGUB Nomor 118 Tahun 2019 dst… serta  huruf b. Bahwa substani PERGUB sebagaimana dimaksud pada huruf a.  belum mengatur mengenai Komuditas Perikanan yang diperdagangkan, Perizinan, Kemitraan, iklim investasi, perasn serta masyarakat, sanksi, distribusi bahan baku dan Pemanfaatan produk perikanan Lokal, sehingga PERGUB Nomor 118 Tahun 2019 Perlu ditinjau kembali.

Menjadi pencermatan yang mesti dilihat oleh unsur Penyelenggara lain di tingkat provinsi adalah hal legislasi yang dapat  dilakukan adalah, Pertama Pemberlakuan terhadap PERGUB Nomor 118 Tahun 2019 tanpa meniadakanya dengan hanya melakukan perubahan. Kedua bila ada hal yang belum diatur dalam PERGUB yang menjadi Peraturan Pelaksana oleh karena perintah aturan  yang lebih Tinggi yakni  UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  yang adalah perubahan terakhir dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka sebelum adanya PERGUB 39 Tahun 2022 Pemerintah mengusulkan kepada DPRD sebuah Rancangan Peraturan Daerah. Hal ini akan melawati pembahasan dengan dukungan lebih banyak kajian, secara legitimasi atas legislasi keseluruhannya melibatkan Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Oleh Pemerintah Provinsi memiliki niat yang baik dalam rangka mendorong Industri Pengolahan guna memberikan Added Value, sebagaimana data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan pada  Tahun 2021, total produksi rumput laut Indonesia 9,12 juta ton dengan nilai produksi yang diperoleh sebesar Rp28,48 triliun, dan pada tahun yang sama NTT menempati posisi kedua produktifitas rumputl laut yakni sebesar 2,158 juta ton dengan  kualitas rumput laut terbaik setelah Sulawesi Selatan sebagai produsen terbanyak.

Pasal 15 ayat 3 PERGUB 39 Tahun 2022 menyebutkan dikecualikan terhadap hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Khusus untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah Daerah, Menindaklanjuti hal tersebut Pemprov telah menetapkan 3 (tiga) perusahaan pengelola bahan baku rumput laut yakni PT. Rote Karaginan Nusantara berlokasi di Kabupaten Kupang, PT. Algae Sumba Timur Lestari berlokasi di Kabupaten Sumba Timur  dan CV. Agar Kembang. Sebagaimana pada BAB IV Stabilitas Pasokan Bahan Baku dan Harga Pasar, Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Daerah Menjamin Stabilitas Pasokan Bahan Baku hal ini bisa diartikan yang bahwa Ketiga Perusahan yang sendang beroperasi tidak mendapatkan cukup Bahan Baku Rumput laut kering. Tidak disangkali Pemprov oleh OPD teknis yakni DKP NTT tidak disebutkan data yang valid terkait kemampuan ketiga  Perusahaan Pengelola dimaksud  mengakomodir seluruh bahan baku rumput laut diolah guna mendapatkan produk ikutan.  Pada pasal (3) Disebutkan Tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Gubernur ini adalah Memberikan Kepastian dan stabilitas harga jual terhadap komoditas hasil perikanan, memberikan perlindungan perolehan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat, tindak lanjut Oleh Dinas Perikakan dan Kelautan NTT yakni  menerbitkan penetapan harga dasar Komoditas hasil perikanan.

Menjadi sebuah catatan yang tidak terlewatkan pada awal pencanangan Rumput laut Tahun 2000 tercatat harga jual kering sebesar Rp3.000. Ini angka terendah saat itu.  Angka ini bisa dikatakan kecil, namun jika dibandingkan dengan eskalasi  inflasi tahunan, maka nilai tersebut adalah sangat wajar dan cukup menguntungkan petani manakala dibandingkan dengan jenis rumput laut alam yakni sargasum yang harga pasarnya saat itu ada di kisaran angka 500-1000 rupiah per kg.

Pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, harga jual rumput laut kering di petani menyentuh Rp42.500/Kg. Ini bukan secara kebetulan terjadi, akan tetapi pada tahun-tahun sebelumnya harga rumput laut rata-rata  Rp30.000-Rp35.000 dengan fluktuasi yang tidak terlalu tajam sebagaimana hukum pasar yang terjadi antara permintaan dan persediaan. Masih dengan permasalahan fluktuasi produksi akibat cuaca dan penyakit yang menyerang budidaya rumput laut, data Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki rumput laut  dengan kualitas yang sangat baik. Persediaan yang cukup stabil, adanya persaingan yang kopetitif dari seluruh perusahan penerima izin usaha  pengelolaan perikanan khusus rumput laut yang jauh dari monopoli dan pengaturan harga secara sepihak.

Oleh Pihak Pengusaha, sejak awal produksi rumput laut pada tahun 2000 banyak dari mereka yang merintis pembelian komoditas  perikanan rumput laut secara terus menerus dengan nilai yang sangat besar dan mampu menopang kehidupan para petani rumput laut. Dari segi kemapuan finansial dan kelayakan bisnis, mereka layak mendapat hak mendirikan perusahan pengolahan sejenis yang akan semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja bagi masyarakat NTT serta memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah dan dipastikan lebih dapat  menyerap seluruh produksi rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh para pengepul pada lini II mereka ikut berkontribusi, bersama-sama para petani sedia setiap saat membeli rumput laut kering yang layak dengan kandungan kelembaban 30%. Hal ini tidak perlu adanya penimbunan stok pada Lini I yakni petani yang bisa mengurangi kelembaban, sehingga berpengaruh pada kuantitas dan kualitas rumput laut. Para pengepul menjadi jembatan antara  pengusaha dan petani. Pengepul tidak perlu berjibaku mencari dana segar. Mereka mendapatkan sumber dana dari pengusaha secara cepat dan sesuai kebutuhan, sehingga permodalan menjadi tidak terbatas dan ini sangat memberikan value added ketika perputaran uang bergerak dalam jumlah besar, baik untuk perbankan, pengepul, unit usaha lain maupun bagi retani rumput laut.

Oleh masyarakat, lini pertama dan terutama sebagai produsen, saat ini merasakan pukulan yang berat. Harga pada bulan Juni 2022 dari Rp42.500/ Kg saat ini mengalami penurunan pada kisaran Rp23.000/Kg. Harga tersebut adalah implementasi PERGUB 39 Tahun 2022 Tentang  Tata Niaga Komoditas Perkanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Khusus Rumput Laut yang dipertanyakan manfaatnya oleh siapa dan dan milik siapa.

Memperhatikan Kondisi yang sedang berlangsung oleh berbagai pihak di atas, muncul beberapa pertimbangan:

  1. Ketika terjadi over produksi pada lini III yakni perusahan yang memperoleh hak pengelolaan oleh karena terbatasnya kapasitas produksi  menjadi barang jadi atau setengah  jadi, apakah mereka masih bisa melakukan perdagangan bahan baku rumput laut kering ke luar wilayah NTT mengingat produksi komoditi NTT menyumbang 23,66 % produksi dalam negeri?
  2. Di saat terjadi permintaan bahan baku rumput laut oleh industri  dalam negeri selain NTT yang telah berlangsung sebelum PERGUB tersebut, sementara supply dari NTT yang melimpah, harga pasar  yang ditetapakan secara sentralitis oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTT adalah harga pasar setempat, bukan harga pasar regional setelah pengurangan biaya pengiriman, pergudangan dan retribusi daerah serta keuntungan proposional pengelola, sehingga dapat memberikan eskalasi kenaikan bagi harga pasar setempat.  Terhadap hal ini sangat jauh dari harapan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Dan upaya meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Sementara harapan keuntungan sebesar-besarnya oleh pemegang Hak Pengelola ada dalam dekapan mereka.
  3. Para pengepul menjadi bulan-bulanan dalam hal Supply Modal Usaha dari ketiga perusahan yang mendapatkan hak pengelolaan komoditas. Mereka menjadi enggan mengggunakan modal sendiri atau memanfaatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Yang sungguh terjadi adalah dengan hanya mengandalkan modal usaha untuk pembelian komoditas dari para petani yang dikucurkan oleh ketiga perusahan dan  akibatnya adalah  terjadi kelangkaan modal usaha dalam kurun waktu yang tidak tentu dan berdampak pada terhambatnya penyerapan komoditas. Sedangkan pada Lini I yakni petani terjadi penumpukan supply yang tidak dapat dijual dengan harga yang lebih baik dan lebih cepat, bahkan yang terjadi saat ini demi mengurangi penumpukan produksi, petani dan pengepul menyepakati  pengiriman rumput laut dengan sistem tunda pembayaran sampai adanya pengiriman dana dari ketiga perusahan pengelola.
  4. Para Petani menjadi enggan meningkatkan produksi karena harga yang tidak relevan, ketidakpastian dalam menunggu kenaikan harga pasar yang berlaku secara transaran dan obyektig. Pada lini I yakni produksi komoditas oleh para petani sebagai Benteng Ketahanan Devisa Negara yang memberikan kontribusi nilai produksi 7,4 triliun per Tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menemui jalan terjal  yang sulit dilewati saat ini.
  5. Tidak ada pelibatan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam proses Tata Niaga ini, sebagai alasan kewenangan ada pada Pihak Pemerintah Provinsi akan tetapi pelayan Publik yang paling dekat dengan Masyarakat/petani adalah Pemerintah kabupaten, ketika tupoksi menjadi argumentasi akan tetapi fungsi koordinasi bisa dapat lancarkan dengan menjadikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota sebagai pemantau dan pemberi informasi berkala terkait Harga jual oleh petani yang di atur oleh Pihak Pemprov, sebagaimana APBD Kabupaten dan Kota Ikut Mengintervensi para nelayan dan petani dengan batasan jangkauan tugas yang diatur, sangatlah realistis  ada tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Kota kepada  Masyarakat sebagai Penerima manfaat dalam pelayanan Publik mengalami situasi yang buntu dengan  tanda Tanya ??? tanpa ada jawaban dari siapa pun terkait perkembangan harga yang diatur secara sistematis  dan bukan terbentuk oleh parameter Hukum Permintaan dan Penawaran.
  6. Surat Keputusan Gubernur NTT terkait Tim Pengawas Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Nusa Tenggara Timur dimana Dinas Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan  Lantamal VII Kupang, Polair Polda NTT dan pihak lainnya untuk bersama-sama melakukan pengawasan tata niaga rumput laut di NTT. Sejauh mana peran Satgas masyarakat tidak mengetahuinya, namun ada secercah harapan meraka dapat bekerja secara professional dan transparan tidak adanya sebuah pelanggaran yang terjadi setelah efektivenya PERGUB ini mengandung arti ada pengayom yang berdiri tegak, akan tetapi menjadi pengetahuan umum di masyarakat Dalam sebuah  institusi yang melaksanakan tugas pengawasan, Pembinaan dan pengawasan di kendalikan oleh oknum. Persoalan yang muncul ke Publik bukan sepenuhnya salah sebaliknya kebaikan yang tidak kelihatan belum sepenuhnya Benar.

Kenaikan harga sumber energi Bahan Bakar Minyak Dunia akibat kondisi Global berdampak pada Kebijakan Pemerintah Indonesia mengurangi ketergantungan Harga BBM Bersubsidi dengan menetapkan  harga baru yang ikut berdampak pada kenaikan harga  Bahan Pokok serta kebutuhan lain dan ikut memacu laju inflasi. Pemerintah Provinsi mestinya mengambil langkah-langkah strategis yakni Tata Kelola Perdagangan bahan Konsumsi konsumsi guna menekan kenaikan harga barang dipasar yang akan lebih menyetuh hajat hidup masyarakat kecil bukan  sebaliknya mengambil kebijakan yang berdampak pada penurunan harga komoditas Perikanan Rumput laut. Hal ini  ikut berdampak pada upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT yang berada pada urutan 33 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi terendah Yakni 3,01% berdasarkan Data Bappenas Tahun 2022

Persoalan yang kurang lebih sama terjadi pada beberapa waktu yang lalu ketika adanya Produk Hukum yang telah disiapkan Pemprov. NTT bermaksud  menaikan harga ticket masuk ke kawasan Wisata Pulau Komodo namun mendapat penolakan keras dari pelaku Wisata di Labuhan Bajdo serta atensi dari Pemerintah pusat Yakni DPR RI dan Kementrial Lingkungan Hidup yang pada akhirya Menghentikan/Menunda Pelaksanaan Pergub dimaksud.

Bila ini adalah sebuah produk hukum yang tidak berpihak pada kepentingan banyak orang dan merugikan Negara sebagaimana yang sementara dialami masyarakat/Petani Rumput laut, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan Peninjaun Kembali atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga  Komoditas hasil Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (*)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *