Kupang, RNC – Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Yohan mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk usaha melalui katalog elektronik (e-katalog). Hal ini disampaikan Ahmad Yohan saat menjadi keynote speaker pada kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang adalah mitra Komisi XI DPR RI, bertempat di Aula Hotel Aston, Rabu (24/7/2024).
Ahmad Yohan menyebutkan, ada tiga problem yang mendera UMKM, yakni modal, kapasitas dan pasar.
“Untuk memulai usaha, ada orang terpaksa gadai atau jual tanah. Kemudian kita punya bahan baku yang bagus, tapi kemasannya kurang bagus. Selanjutnya kalau modal sudah ada dan kapasitas bagus, pelaku UMKM berhadapan lagi dengan persoalan pasar,” jelasnya.
Ahmad Yohan berharap, melalui e-katalog yang disosialisasikan LKPP, pelaku UMKM bisa terbantu untuk memasarkan produk usahanya. Dengan demikian, produk-produk lokal tidak hanya dipasarkan di NTT atau hanya di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, tetapi bisa mendunia.
“Semakin banyak pelaku UMKM memanfaatkan e-katalog, maka banyak orang yang tahu tentang NTT dengan berbagai potensi yang kita punya,” kata Ketua DPW PAN NTT itu.
Ahmad Yohan menambahkan, upaya pemberdayaan UMKM harus terus dilakukan. Sebab dengan memperkuat UMKM, bisa mengurangi angka pengangguran sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
“Sebagai anggota DPR, tugas saya adalah mengajak mitra di komisi untuk ikut menyelesaikan sebagian persoalan NTT. Salah satu persoalan yakni kemiskinan. Kita punya banyak potensi, jadi kita mesti berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk memberdayakan UMKM,” ungkapnya.
Sementara Penjabat Gubernur NTT, Ayhodia G. Kalake saat diwawancara wartawan, memberi apresiasi kepada LKPP yang berinisiatif mensosialisasikan peluang usaha belanja pemerintah melalui e-katalog sebagai upaya meningkatkan transaksi pengadaan barang dan jasa dari pelaku UMKM.
“Kami juga berterima kasih atas dukungan pak Ahmad Yohan dan tentunya LKPP. Semoga melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dan UMKK di NTT bisa memasarkan produknya, tidak hanya di tingkat lokal, tapi bisa sampai ke tingkat nasional bahkan internasional,” katanya.
Kepada wartawan, Ayhodia Kalake menyebutkan, saat ini ada 33 etalase, 393 penyedia dan 12.575 produk barang yang dipasarkan melalui e-katalog.
“Ini suatu capaian yang luar biasa karena bisa diraih dalam waktu yang cukup singkat. Kami sudah ada pilot project-nya dimana Dekranasda sudah menggunakan platform digital sehingga orang bisa langsung pesan secara elektronik,” terangnya.
Selanjutnya Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan kepada wartawan mengatakan, e-katalog itu merupakan e-commerce pemerintah. Dengan e-katalog, transaksi menjadi lebih mudah.
“Transaksinya cepat dan tidak perlu ikut tender. Biasanya pengadaan barang dan jasa di atas Rp 200 juta, harus ikut tender. Tapi di e-katalog tanpa batasan nilai. Jadi berapapun nilainya, selama barang sudah ada di e-katalog, langsung bisa proses pembelian. Tapi tetap ada negosiasi dan banyak kompetisi di dalamnya,” jelasnya.
Iwan berharap pelaku UMKM dan UMKK tidak lagi enggan untuk masuk ke pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog, sehingga pasarnya makin kompetitif dan produknya makin banyak variasi.
“Lewat kegiatan ini, tim kami akan memandu dan melakukan simulasi transaksi melalui e-katalog sehingga para pelaku UMKM di sini menjadi lebih paham, mulai dari kebijakan sampai dengan transaksi,” pungkasnya. (rnc)
