oleh

Hindari Politik Dinasti demi Kesejahteraan Rakyat Malaka

Malaka, RNC – Pernyataan bahwa wakil bupati tidak punya kuasa, merendahkan harkat dan martabat orang Malaka. Pasalnya, orang Malaka membutuhkan pemimpin, bupati dan wakil bupati untuk menjamin kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya.

Ketua DPD Perindo Kabupaten Malaka, Yulius Klau dalam orasi politiknya mengatakan sangat kesal dengan pernyataan bahwa wakil bupati tidak punya kuasa yang beredar luas. Tanpa menyebut siapa yang membuat pernyataan, Yulius mengatakan bupati dan wakil bupati itu representasi dari masyarakat.

Sehingga, jika menyebut wakil bupati tidak punya kuasa maka sama dengan tidak menghormati martabat orang Malaka umumnya dan “orang pegunungan” pada khususnya di Pilkada Malaka.

BACA JUGA: Artis Nasional Asal Malaka Ikut Dukung Paslon SN-KT

Dijelaskan, pernyataan itu bisa menimbulkan kecemasan akan perjalanan roda pemerintahan dan pembangunan ke depan. Jangan sampai roda pembangunan bergulir tidak seimbang dan tidak merata.

“Sehingga, kita mesti buka mata untuk pilih pemimpin,” kata Yulius saat kampanye pasangan calon (paslon) Bupati, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akrab dikenal Kim Taolin dengan tagline Paket SN-KT, di Desa Numponi Kecamatan Malaka Timur, Senin (5/10/20).

Pada kesempatan yang sama, Tokoh pemuda asal Kecamatan Kobalima Timur, Egidius Atok dalam orasinya mensinyalir adanya perilaku dan kepentingan politik yang mengesampingkan kepentingan rakyat.

Sehingga dalam Pilkada Malaka nanti, kata Egidius bisa saja akan terjadi politik dinasti bukan dinasti politik. Untuk Malaka yang berubah dan sejahtera, lanjut Egidius warga Malaka memilih bupati dan wakil bupati yang tepat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan dan pemerintahan ke depan.

Ketua Tim Keluarga Paket SN-KT, Eduardus Klau dalam orasinya mensinyalir jangan sampai ada kerapuhan dalam pembangunan dan pemerintahan. Kerapuhan itu ada manakala terjadi kehilangan uang negara dalam jumlah miliran rupiah.

“Kalau ada korupsi, hukum punya ranah. Tapi, perlu selamatkan uang rakyat supaya masyarakat sejahtera,” tambah Eduardus. (rnc11)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed