oleh

Kadernya Ditetapkan jadi Buronan KPK, Ini Respon Partai Demokrat

Jakarta, RNC – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak menjadi buronan. Kader Partai Demokrat ini masuk dalam dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

“Benar, KPK nyatakan, telah masuk dalam DPO,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (18/7).

banner BI FAST

Ricky Ham dua kali mangkir saat dipanggil tim penyidik lembaga antirasuah. Ricky Ham juga kabur saat akan dijemput paksa tim penyidik.

Ali mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Polda Papua yang turut membantu menemukan Ricky Ham.

“Dalam pencarian ini, KPK juga mengapresiasi pihak Kepolisian khususnya Polda Papua yang turut membantu dalam pencarian DPO dimaksud,” kata Ali.

Ali berharap masyarakat turut serta membantu pencarian Ricky Ham. Ali meminta masyarakat tak ragu memberikan informasi kepada KPK terkait keberadaan Ricky Ham.

“KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaannya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan,” kata Ali.

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengultimatum Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) karena dinggap tidak kooperatif terhadap proses hukum yang berlaku. KPK bahkan mengancam akan menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Ricky.

Ancaman tersebut dilontarkan setelah KPK gagal menjemput paksa Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak di Papua. Ricky diduga sudah kabur saat tim KPK datang ke lokasi.

“Kepada tersangka yang tidak kooperatif, KPK dapat melakukan penangkapan dan secara bertahap dapat menerbitkan DPO,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri , Sabtu (16/7/2022).

Atas hal tersebut, Ali pun meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Ricky untuk melaporkan kepada KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.

Baca Juga:  Rayakan HUT Ke-21, Demokrat Kabupaten Kupang Sumbang 40 Kantong Darah

“Sehingga siapapun masyarakat yang mengetahui keberadaan Tersangka bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang,” tutur dia.

Diberitakan KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi. Kali ini yakni dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah Provinsi Papua.

“Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan kemudian KPK menemukan bukti permulaan yang cukup maka saat ini telah meningkatkan ke proses penyidikan terkait dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/6).

Ali menyatakan pihak lembaga antirasuah belum bisa membeberkan konstruksi serta pihak yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus ini. Pengumuman tersangka dilakukan saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

“Sebagaimana yang telah KPK lakukan untuk berbagai perkara, maka terkait dengan pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologis perkara dan dugaan pasal yang disangkakan akan disampaikan pada saat penyidikan cukup dan saat telah dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan oleh tim penyidik,” kata Ali.

Ali menyatakan KPK akan menginformasikan setiap perkembangan kegiatan penyidikan kasus ini kepada masyarakat.

“KPK juga tak henti untuk mengingatkan berbagai pihak khususnya saksi-saksi dan tersangka agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan ini berlangsung,” kata Ali.

Dalam kasus ini tim penyidik sudah menggeledah beberapa lokasi di wilayah kota Jayapura, Papua. Lokasi tersebut yakni Kompleks Perumahan Skyline Residence, Perumahan Permata Indah, Abepura, dan rumah kediaman yang beralamat di Jalan Kabupaten II, Bhayangkara, Jayapura Utara.

“Dari lokasi ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti antara lain dokumen-dokumen terkait proyek pekerjaan, catatan transaksi uang dan alat elektronik yang diduga dapat membuat terang perkara ini,” kata Ali.

Baca Juga:  Buruan Daftar! Demokrat Kabupaten Kupang Buka Pendaftaran Caleg secara Online

“Berikutnya, seluruh bukti ini akan dianalisa kemudian disita untuk di dalami kembali dan dikonfirmasi pada para saksi dan tersangka,” Ali menambahkan.

Respon Demokrat

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyampaikan, sikap Ricky yang pergi ke Papua Nugini saat akan diperiksa KPK, tidak sesuai etika dan fatsun politik sebagai kader Demokrat.

Ia meminta Ricky menghadapi permasalahan hukum yang menimpanya secara ksatria. “Jika benar informasi bahwa beliau kabur ke PNG (Papua Nugini), maka kami ingatkan bahwa melarikan diri tak akan menyelesaikan masalah. Ini justru hanya menambah masalah,” kata Kamhar dalam keterangan resmi, Minggu (17/7).

Oleh sebab itu, pihak Demokrat meminta Ricky mengindahkan dan menghadiri panggilan KPK. Partai Demokrat juga tidak akan lepas tangan terkait hal itu. “Kami akan memonitor agar proses hukumnya profesional dan adil,” ujarnya.

Kamhar menyampaikan, Partai Demokrat menghormati putusan aparat penegak hukum. Sebagai partai yang beberapa kadernya terjerat kasus hukum, ia menyatakan bahwa semuanya sama di mata hukum. “Bahkan kader utama partai sekalipun, tak ada pengecualian,” katanya. (*/mdk/rnc)

Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed