oleh

Serap Aspirasi Terkait RUU Cipta Kerja, Senator Hilda Manafe Kunker ke TTS

SoE, RNC – Sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020, sejak beberapa waktu yang lalu, DPR-RI, DPD-RI dan Pemerintah sedang membahas RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. RUU yang bersifat lintas sektor yang disatukan secara tematik menjadi satu peraturan sebagai payung hukum. Saat ini pembahasan terhadap RUU Cipta Kerja telah memasuki tahapan pembahasan per DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

Tekait hal ini, sebagai salah satu senator asal Nusa Tenggara Timur yang duduk di Komite III DPD-RI, Hilda Manafe melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dalam rangka menyerap aspirasi daerah dan masyarakat pada Selasa (15/9/2020).

BACA JUGA: 1,8 Juta Guru Honorer Bakal Dapat BLT Rp 600 Ribu/Bulan

Menurut Hilda Manafe, salah satu alasan penting dari penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat terkait RUU Cipta Kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari sejumlah pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah. “Aspirasi daerah ini menjadi sangat penting karena dalam pembahasan RUU ini, Pemerintah menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja salah satunya bertujuan melakukan restrukturisasi kemudahan izin berusaha ke dalam materi muatan terkait Peraturan Pemerintah yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Itu artinya, RUU ini akan berdampak serius terhadap otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,” jelas Hilda.

Menurut Hilda, berdasarkan pandangan dan kajian yang telah disusun oleh Komite III DPD RI, beberapa materi muatan pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang justru menimbulkan ketidakharmonisan dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan, serta menciptakan over regulasi yang akibatnya bertolak belakang dengan yang ingin diwujudkan RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja ini juga akan berdampak langsung pada 79 Undang-Undang sektoral yang mengatur kewenangan antara pusat dan daerah dimana 16 Undang-Undang diantaranya ada dalam bidang tugas Komite III DPD RI.

Dalam kunjungan kerjanya ke TTS, Hilda Manafe mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah pimpinan OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata serta Bupati TTS, Epy Tahun.

Sebagaimana disaksikan media ini, dialog menjadi hangat dan dinamis ketika menyangkut hal-hal substansial terkait otonomi daerah seperti kewenangan Pemeritah Daerah dalam hal pemberian izin usaha dan syarat perizinan. Dalam dialog saat kunjungan Hilda Manafe ke Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah staff, merasa sangat keberatan dan menyayangkan keberadaan pasal 62 RUU Cipta Kerja yang mencabut kewenangan daerah terkait pemberian izin usaha untuk pendirian fasilitas layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, kondisi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di TTS masih sangat terbatas dan masih jauh dari ideal. Keberadaan Puskesmas dan tenaga kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No.75 tahun 2014. Jika izin mendirikan fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas menjadi kewenangan pemerintah pusat maka tentunya sebuah kemunduran bagi otonomi daerah sekaligus akan menyulitkan daerah dalam upaya menjaga dan memajukan kesehatan masyarakat.

Hal ini didasarkan pada pengalaman selama ini dimana untuk urusan meregistrasi puskesmas ke Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan TTS harus menunggu hingga ± 3 tahun.

BACA JUGA: Kabar Gembira! Prakerja Gelombang 9 Dibuka, Kuotanya 800.000 Orang

Senada dengan Kepala Dinas Kesehatan, menurut Kepala Bidang SDM, selama ini juga tenaga kesehatan mengalami kesulitan ketika mengurus Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Keberatan yang hampir sama terkait dengan juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pariwisata kewenangan daerah terkait perijinan yang hendak ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui RUU Cipta Kerja ini.

Ketika dimintai pendapatnya oleh media ini terkait aspirasi daerah yang telah disampaikan, Hilda Manafe menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan kepadanya adalah amanah yang harus ia sampaikan dan perjuangkan dalam sidang dan rapat-rapat terkait RUU Cipta kerja sekaligus berharap bahwa RUU Cipta Kerja yang pada akhinya nanti akan disahkan sebagai Undang-Undang tidak mengangkangi otonomi daerah sebagai produk reformasi dan juga tidak menciderai perasaan daerah dan masyarakat. (rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed