oleh

Media Diingatkan untuk Tak Asal-asalan Menulis Berita, Ada Konsekuensinya

Iklan Covid Walikota Kupang

Jakarta, RNC – Pakar hukum Indriyanto Seno Adji menjelaskan media mainstream sebagai tonggak kebebasan pers seharusnya tetap menjaga adanya karakter yang fair and accurate.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyarankan media untuk menghindari adanya stigmatis yang pre-judicial dan mengarah pada kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan.

Iklan Dimonium Air

“Walaupun masih diperdebatkan, misalnya saja substansi pemberitaan “Bancakan Bansos Banteng” disebuah majalah terkemuka edisi minggu ini yang proses hukumnya masih berlangsung, sebaiknya tetap menjaga prinsip-prinsip hukum dan etika, khususnya dalam menilai dampak pemberitaannya,” ujar Indriyanto Seno Adji seperti dilansir dari Okezone.com.

BACA JUGA: Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta Kasus

Indriyanto melanjutkan bahwa terlihat bahwa pemberitaan di beberapa media lainnya mengenai obyek yang sama terlihat lebih menjaga etika jusnalistiknya secara akuntabel dan profesional.

“Pola pemberitaan pre-judice yang pre-judicial itu justru mengarah anggapan adanya obstruction of justice, apalagi bila kebebasan pers ini disalahgunakan bagi vested maupun political interest bahkan sebagai alat penekan dari konsinyasi politik dan ekonomi,” ucap Indriyanto yang merupakan Pengajar Program Pascasajana Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) ini.

Menurutnya, media sebagai kekuatan mediator sosial harus berposisi adil dan berimbang pemberitaannya, karenanya substansi pemberitaan selalu diharapkan adanya cover both sides.

“Dan meskipun kewajiban media telah melakukan komunikasi cover both sides, tapi jika substansi pemberitaan tetap prejudice, maka harus dianggap sebagai pelanggaran hukum dan etika pemberitaan, meski menjadi polemik sebagai suatu kewajaran,” tegasnya.

Indriyanto yang merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Krinadwipayana ini juga menegaskan, pemberian Hak Jawab didalam media, tidaklah diartikan bahwa tidak adanya pelanggaran hukum dan etika atas substansi pemberitaan. Juga sebaiknya, lanjutnya, pemberitaan menghindari adanya pembentukan misleading opinion kepada publik yang justru dapat merugikan perlindungan hak asasi seseorang.

Baca Juga:  SMSI Pilih UKW Berbasis Undang-Undang Pers

BACA JUGA: Draf RUU Pemilu Atur Jadwal Pilkada 2022, Begini Isinya

“Hak Tolak Pers sebagai Previlege Rights agar tidak disalahgunakan oleh pers untuk melakukan actual malice yang meragukan motif dari orang yang menjadi korban pemberitaannya. Ini merupakan bentuk abuse secara hukum dan etika,” ucap Indriyanto.

Dia mengungkapkan bahwa media tetap terikat untuk tidak melanggar Right to Distort (mengacaukan) pemberitaan yang substansinya membentuk misleading opinion bahwa seolah seseorang bertanggung jawab secara hukum.

“Pengabaian Right of Distort adalah bentuk pelanggaran etik dan hukum. Kebebasan tidak bisa dan tidak akan pernah dimaknai secara absolut tanpa batas, dan kebebasan absolut tanpa batas inilah bentuk dari pelanggaran etika dan hukum,” pungkasnya. (*/okz/rnc)

  • 229
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed