Waikabubak, RNC – Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan isu hangat yang digulirkan Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin rapat pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM. Rapat itu yang dipimpin Ma’ruf Amin itu digelar di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/3/2022).
Dia mengatakan, MPP merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan. MPP ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menjalankan reformasi birokrasi. Ma’ruf Amin menuturkan, saat ini sudah tersedia 52 MPP yang telah berjalan. Namun NTT sendiri disebut belum memiliki MPP, sehingga Ma’ruf minta MPP di NTT segera diresmikan.
Karenanya Wapres berharap, dari seluruh kabupaten/kota di NTT, tahun 2023 MPP sudah terealisasi 50 persen, dan kemudiaan tahun 2024 semua kabupaten/kota sudah 100 persen realisasi MPP. Wapres juga meminta para kepala daerah dari 21 kabupaten/kota di NTT untuk melakukan penguatan daya saing produk dalam negeri, terutama kepada pelaku UMKM.
Dengan kehadiran Labuan Bajo sebagai salah satu daerah super prioritas di Indonesia, dan berbagai kegiatan nasional serta internasional yang telah dilaksanakan di Labuan Bajo, Wapres berharap, produk UMKM bisa terus berkembang. Hal itu harus dimanfaatkan, bukan sebagai lokasi kegiatan saja, melainkan ajang promosi produk yang menarik dari seluruh wilayah dalam provinsi NTT.
Wapres berpesan, agar Pemprov NTT memanfaatkan segala potensi, baik kekayaan alam dan produk UMKM yang ada. Menurut dia, berbagai hasil produksi dari NTT sangat bisa dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri. Sementara Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah mendorong perbaikan kualitas produk UMKM agar dapat diserap oleh masyarakat, salah satunya dengan membuat tagline “Bangga Buatan Indonesia”.
Melalui tagline tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan aplikasi e-katalog dan toko daring untuk menghidupkan produksi UMKM melalui dorongan maupun peran serta kepala daerah. Acara ini ikut dihadiri Penjabat Sekda Sumba Barat, Drs. Daniel B. Pabala, didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Daud Gana, SE, mewakili bupati Sumba Barat. (rnc22)
