Jakarta, RNC – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh kepala daerah calon petahana di 23 kabupaten/kota.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam webinar yang diselenggarakan Indopolling Network bertajuk ‘Mengawal Demokrasi di Tengah Pandemik, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020.’ “Hampir ini terjadi di sembilan provinsi, di 23 kabupaten/kota,” ucap Bagja, Jumat (5/6/2020) malam dilansir dari Okezone.com.
Menurut Bagja, modus politisasi bansos tersebut berupa penempelan gambar calon petahana dalam bansos yang disalurkan untuk warga terdampak Covid-19. “Modusnya penempelan gambar petahana dalam bantuan pemerintah daerah terhadap korban pandemi Covid-19,” imbuhnya.
BACA JUGA: Ingat, Kampanye Pilkada 2020 Pakai Medsos, bukan Kampanye Akbar
Hal menarik, lanjut Bagja, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah di bawahnya, khususnya petahana, agar tidak melakukan politisasi bansos. “Kami hargai sebagai sebuah upaya bersama mengurangi politisasi bansos. Ada surat edaran dari Gubernur Lampung dan Jateng,” tuturnya.
Bagja berharap kontestasi Pilkada tidak diwarnai oleh politisasi bansos. Jika pun masih terjadi, ia memastikan Bawaslu akan menindaknya. (kha/okz/rnc)
