Jakarta, RNC – Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Malaka menjadi atensi Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak,SH.,MH. Pasalnya, Kabupaten Malaka sebagai sebuah daerah otonom baru berbatasan darat dengan RDTL dan berbatasan laut dengan Australia.
Bupati Malaka Simon Nahak mendatangi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, Rabu (15/6/2022). Ia didampingi Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Malaka, Kadis PUPR, Kepala BPBP, Kabag Kesra dan Kabag Protokol. Mereka membawakan proposal usulan pembangunan kawasan perkantoran Puspem Kabupaten Malaka.
“BNPP RI sebagai pintu masuk untuk pusat pembangunan Kabupaten Malaka,” ungkap Simon Nahak dalam rapat dengan BNPP.
Dikatakan, usulan anggaran dalam proposal tersebut senilai Rp 428.872.192.000. Hal ini merujuk pada UU No 3 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka, yaitu membangun suatu kawasan perkantoran pemerintahan yang terpusat.
Kabupaten Malaka sebagai salah satu daerah otonom baru (DOB) perlu menjadi perhatian karena berbatasan darat langsung dengan RDTL dan berbatasan laut dengan Australia.
Rapat di BNPP dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly dan Asisten Departemen Pembangunan Perbatasan Infrastruktur Pemerintahan, A. Yusuf Mahmud.
Dalam Rapat tersebut, Simon Nahak mengatakan, fokus perhatian Pemda Malaka saat ini adalah membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka.
“Kami punya harapan untuk dibantu karena Puspem ini dibangun di salah satu lokasi prioritas (LOPRI) yaitu Kecamatan Malaka Tengah yang menjadi titik sentralnya Kabupaten Malaka. Kami sedang mendesain lahan yang disiapkan 15 hektar. Hari ini kami juga bawa proposal untuk diserahkan kepada bapak Deputi III untuk diatensi sambil kami menunggu arahan selanjutnya,” ujar mantan akademisi Universitas Warmadewa ini.
Dikatakan, anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan Puspem ini cukup fantastis nilainya. “Kabupaten Malaka saat ini membutuhkan anggaran untuk membangun Puspem, sebab saat ini kami mengalami masalah yakni anggaran biaya sewa kantor,” ungkapnya.
Bupati Simon juga mengatakan Malaka baru mendapatkan dua bantuan dari Kementerian Kesehatan di LOPRI tersebut yakni rumah sakit penyangga perbatasan dan akan mendapatkan satu bantuan tambahan rumah sakit pratama.
Bupati Simon mengatakan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP merespon baik permintaan Pemda Malaka. “Kita akan tindak lanjut untuk bantuan anggaran Puspem. BNPP-RI sepakat untuk bersurat kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemda Malaka harus bersurat kepada Kemendagri untuk beraudiens spesifik membahas Puspem Malaka,” kata Simon. (rnc11)
Dapatkan update informasi setiap hari dari RakyatNTT.com dengan mendownload Apps https://rakyatntt.com
