oleh

Hasil Evaluasi LPPD, 15 Kabupaten di NTT Dapat ‘Nilai Merah’

Kupang, RNC – Belum lama ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di seluruh Indonesia.

Dirilis dari laman kemendagri.go.id, hasil evaluasi yang dilakukan Ditjen Otda ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2023.

Dalam hasil evaluasi tersebut terdapat skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT. NTT masuk dalam kategori Rendah. Daerah-daerah yang masuk kategori tinggi mendapat penghargaan.

Untuk NTT, hanya terdapat 7 kabupaten/kota yang masuk skor sedang. Sisanya mendapat skor rendah dan sangat rendah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menjelaskan, penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diberikan berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

“Maka kalau para bupati, gubernur, wali kota, sekretaris daerah (Sekda), ingin (mendapatkan nilai yang tinggi) ya tim pelaporan itu harus andal. Jangan ada yang tidak dilaporkan,” terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro pada Malam Apresiasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (25/4/2024).

Adapun penghargaan yang diberikan pada 2024 berdasarkan hasil penilaian LPPD tahun 2022. Dalam prosesnya, Kemendagri memberikan waktu kepada Pemda untuk mengumpulkan laporan melalui sistem informasi LPPD.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, Suhajar mengungkapkan terjadi peningkatan pada Pemda dengan kinerja tinggi dan sedang. Sementara kinerja Pemda dengan kategori rendah mengalami penurunan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menyinggung soal tema peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 yaitu “Otonomi Daerah Berkelanjutan menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat”. Dia menekankan, perubahan iklim telah terjadi secara nyata dan berdampak pada seluruh negara. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya memperhatikan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Baca Juga:  Lepas Jabatan Anggota DPR, Pengamat: Ansy Lema Jadi Pilihan untuk Jawab Tantangan ke Depan

“Sesungguhnya hari ini perubahan iklim itu bukan lagi ancaman, tetapi kita sudah berada di dalamnya. Kita sudah berada dalam serangan perubahan iklim itu, bukan ancaman lagi,” tandas Suhajar menukil pernyataan Presiden.

Adapun hasil evaluasi penyelenggaran Pemerintah Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat skor 2,5793 dengan status Rendah.

Sementara untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Manggarai (Skor: 2,9317) (Sedang)
2. Kota Kupang (2,8572) (Sedang)
3. Manggarai Barat (2,8497) (Sedang)
4. Alor (2,8358) ( Sedang)
5. Ende (2,7103) (Sedang)
6. Malaka (2,6386) (Sedang)
7. Sumba Tengah (2,6214) (Sedang)
8. Lembata (2,5943) (Rendah)
9. Kab. Kupang (2,5515) (Rendah)
10. Ngada (2,5481) (Rendah)
11. TTS (2,5073) (Rendah)
12. TTU (2,4185) (Rendah)
13. Nagekeo (2,3662) (Rendah)
14. Rote Ndao (2,3200) (Rendah)
15. Sumba Barat (2,1672) (Rendah)
16. Belu (2,1588) (Rendah)
17. Sabu Raijua (2,1494) (Rendah)
18. Sikka (2,1384) (Rendah)
19. Flores Timur (2,1217) (Rendah)
20. Manggarai Timur (1,5672) (Sangat Rendah)
21. Sumba Timur (1,4289) (Sangat Rendah)
22. Sumba Barat Daya (1,2028) (Sangat Rendah) (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *