Kupang, RNC – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 286 miliar untuk penanganan Covid-19. Ditambah dengan anggaran yang dialokasikan oleh seluruh kabupaten/kota se-NTT, total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 1,1 triliun.
Jumlah ini belum termasuk dengan Dana Desa, dimana pemerintah desa diperbolehkan untuk menggunakan anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19. Anggaran fantastis ini rentan dikorupsi apabila penggunaannya tidak diawasi dengan baik.
Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni mengatakan, anggaran tanggap darurat bencana memang berpotensi disalahgunakan. Akan tetapi, dia mengajak semua pihak untuk berpikir positif dan tidak serta merta menyimpulkan bahwa anggaran penanganan Covid-19 di NTT sudah pasti dikorupsi. Sebab, penggunaan anggaran tanggap darurat bencana sudah ada regulasinya. Kalaupun terjadi penyimpangan, pasti ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Terlepas adanya regulasi terkait penggunaan anggaran tanggap darurat bencana, Emi Nomleni berharap, semua elemen yang dipercayakan mengelola anggaran tersebut selalu mengutamakan hati nurani. Dan menurut dia, hati nurani harus bersama-sama di dalam menjalankan regulasi.
“Kalau ada niat untuk melakukan penyimpangan, hati nurani anda harus berbicara bahwa angggaran itu untuk kepentingan masyarakat,” kata Emi saat diwawancara di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT, Rabu (6/5/2020).
Yang pasti, lanjut Emi Nolmeni, lembaga legislatif akan mengawasi dan melakukan pemantauan secara berkala sehingga penggunaan dana penanganan Covid-19 tepat sasaran. Sebab pengawasan adalah tugas lembaga legislatif. Di samping itu, Pemprov NTT harus memberikan laporan kepada DPRD.
“Saya juga minta setiap anggota DPRD harus mengawal penggunaan dana covid-19 di dapilnya masing-masing,” tegas Emi yang juga adalah Ketua DPD PDIP NTT.
