oleh

DPP Gerindra Siapkan Desk Khusus Balon Gubernur yang Dipantau Langsung Ketum Prabowo

Kupang, RNC – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang sudah mulai dimeriahkan dengan pendaftaran bakal calon di partai-partai politik.

Tidak terkecuali DPD Partai Gerindra NTT yang mulai bergerak cepat menyambut momentum penting ini dengan persiapan yang serius dan matang.

Ketua Bappilu DPD Partai Gerindra NTT, Florencio Mario Vieira, Kamis (2/5/2024) kepada awak media menyampaikan gelombang pertama pendaftaran internal Gerindra yang dibuka 15-30 April 2024 untuk bakal calon kepala daerah 22 kab/kota dan bakal Calon Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah selesai.

“Kader yang daftar di daerah, di antaranya Adrianus Garu, caleg DPR RI Partai Gerindra 2024, Dapil NTT 1,” ujar Ketua Bappilu DPD Partai Gerindra NTT, Florencio Mario Vieira.

Mario-sapaan akrabnya Ketua Bapillu ini menjabarkan bagi kader Gerindra yang adalah anggota DPR RI dan/atau mantan DPR RI, pengurus DPP Gerindra dan Pengurus Pusat Organisasi Sayap/Badan Gerindra tingkat nasional disediakan Desk Khusus di Bappilu Pusat/DPP Partai Gerindra.

“Desk khusus di DPP ini dipantau secara langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,” jelas Mario.

Bakal calon Gubernur yang disediakan di desk khusus di DPP tersebut, kata Mario adalah para pemimpin/kader yang sudah lama dipantau dan mendapat perhatian khusus dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto antara lain yang mampu mengimplementasi program Prabowo-Gibran secara total.

“Untuk NTT, salah satu kader sejati Gerindra yang dipantau untuk bakal calon Gubernur adalah Ir. Fary Djemi Franscis, M.Agr selain kader lain untuk 38 provinsi lainnya,” kata Mario.

“Sementara itu gelombang untuk bakal calon kepala daerah eksternal dibuka mulai 1-15 Mei di 22 kabupaten/kota dan Provinsi NTT,” katanya.

Baca Juga:  Tuntaskan Tugas PSI dan PAN, Paket KORSA Berpeluang Didukung PDIP

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan mekanisme, semua bakal calon yang telah mendaftarkan diri akan disurvei oleh lembaga resmi yang terdaftar di Persepi untuk diuji tingkat elektabilitasnya termasuk logistik untuk pemenangan. “Biaya survei ditanggung oleh bakal calon yang telah mendaftarkan diri,” kata Mario.

Terakhir, menurut Mario, siapa saja calon nanti yang akan direkomendasikan, merupakan kebijakan yang diambil oleh DPP Gerindra. “Adapun kewenangan untuk mengeluarkan rekom tetap ada pada DPP Partai Gerindra,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada saat awal pendaftaran, calon dapat mendaftar secara perseorangan atau berpasangan dan akan menerima sejumlah format-format pendaftaran dari panitia seperti daftar hadir, format riwayat hidup, format potensi dukungan jumlah kursi dari partai pengusung dan format pernyataan menghormati keputusan DPP Partai Gerindra terkait pencalonan kepala dDaerah.

“Format-format ini akan diambil saat pendaftaran pertama, dan harus diserahkan kembali kepanitia pendaftaran paling lambat 2 minggu setelah waktu pendaftaran,” jelasnya.

Selain itu, Mario juga menyampaikan setiap calon pendaftar wajib melibatkan media, baik itu media online maupun cetak, lokal hingga nasional pada saat pendaftaran dan setelah pendaftaran untuk membranding diri calon.

“Semua bakal calon kepala daerah perlu melibatkan media lokal dan membranding diri di medsos seperti (facebook, Instagram, tiktok),” kata Mario.

Selanjutnya, dalam menentukan kandidat mana yang akan diusung, pihaknya terlebih dulu akan melakukan survei yang melibatkan lembaga survei yang kredibel. Survei ini dilakukan untuk mengukur kekuatan bakal calon yang akan digelar pada bulan Mei dan Juli mendatang.

“Kita lihat dari hasil survei, elektabilitasnya bagaimana, secara kapasitas visi misi, gagasan besarnya seperti apa, ide-idenya atau program apa yang mereka ingin jalankan ke depannya, itu juga jadi dasar pertimbangan untuk di usulkan ke DPP Gerindra,” tutur Mario.

Baca Juga:  Para Kader PDIP Sikka Perkuat Barisan, Siap Menangkan Ansy Lema

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

“Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya,” ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, belum lama ini.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024″.

Tak hanya itu, Idham mengatakan, KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024. (*/rnc)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *