oleh

Gaji Dokter PTT Dipotong Dinkes Kota Kupang Tanpa Ada Kejelasan

Iklan Demokrat

Kupang, RNC – Gaji yang diterima dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kota Kupang rupanya tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang pengangkatan PTT lingkup Pemerintah Kota Kupang. Gaji yang diterima dokter PTT lebih kecil dari akumulasi besaran honor dan tunjangan yang tertera dalam SK. Pemotongan gaji dokter PTT tersebut dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang.

Mirisnya, persoalan ini sudah berlangsung setahun lebih, sejak tahun anggaran 2020 hingga tahun anggaran 2021. Padahal di masa pandemi, dokter PTT juga adalah salah satu garda terdepan dalam penanganan covid. Bahkan mereka sangat berisiko terpapar covid.

Iklan Dimonium Air

Dalam SK Wali Kota Kupang, baik tahun anggaran 2020 maupun tahun anggaran 2021, besaran honor dokter PTT tercatat sebesar Rp 2.007.500 dan tunjangan Rp 2.250.000. Totalnya sebesarnya Rp 4.257.500.

“Sesuai SK, total gaji kami sebesar Rp 4.257.500. Dipotong untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan 1 persen, harusnya kami terima Rp 4.214.000. Minimal Rp 4.200.000,” ujar salah satu dokter PTT kepada RakyatNTT.com, Senin (29/3/2021).

Faktanya, gaji yang diterima dokter PTT sejak Januari 2020 hingga saat ini hanya sebesar Rp 3.960.000. Dengan demikian ada potongan sekitar Rp 250 ribu.
Untuk menanyakan soal kekurangan gaji yang diterima, beberapa dokter PTT mendatangi Dinkes Kota Kupang pada Februari 2020. Pihak Dinkes berjanji bahwa semua kekurangan gaji akan dirapel (dibayar sekaligus) di bulan Oktober 2020.

“Ternyata gaji di bulan Oktober tidak ada perubahan dan kekurangan gaji sejak Januari juga tidak dibayarkan. Karena covid, kami pikir Dinkes masih sibuk. Tapi ternyata SK tahun 2021 masih sama dan gaji yang kami terima tetap tidak sesuai SK,” terang dokter PTT itu seraya menunjukan SK Wali Kota Kupang dan draft gaji dari Dinkes.

“Sebelum covid, gaji dokter PTT yang bertugas 11 puskesmas, di RS SK Lerik dan di Brigade Kupang Sehat sudah dipotong. Itu semua dikemanakan? Kita mau tanya langsung, ujung-ujungnya dimarah. Mau demo, tapi nanti balik disalahkan, padahal kami menuntut gaji kami yang dipotong tanpa kejelasan peruntukkannya,” ungkap wanita yang bertugas di salah satu puskesmas sebagai dokter umum.

Kepala Dinkes Kota Kupang, drg. Retnowati saat dikonfirmasi terkait persoalan ini via WhatsApp belum merespon pertanyaan RakyatNTT.com. (rnc09/rnc04)

  • 382
    Shares

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed